Kota Kembang | jurnaldepok.id
Untuk kedua kalinya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Depok tidak mendapatkan posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna yang beragendakan Pembentukan Pergantian AKD DPRD Depok.
Dimana, enam fraksi yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKB-PSI masih tetap menguasi AKD DPRD Depok.
“Masalah AKD ini kan lebih kepada lobi-lobi politik, seorang pimpinan partai harus melobi dan bisa duduk bareng. Hasil lobi politik itu kami rasa sudah demokratis,” ujar H Tajudin Tabri, Wakil Ketua DPRD Depok, Rabu (11/05).
Tajudin yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar mengatakan, jika posisi ketua komisi atau badan yang ada di DPRD masih dijabat oleh orang yang sama, itu tidak menjadi masalah.
“Enggak masalah, kan tergantung partai mau menempatkannya siapa, itu kan utusan partai. Contoh, dari Golkar yang menempati posisi di BKD, tadinya kan saudara Nurdin Alardishoma, sekarang diganti oleh saudari Supriatni. Begitu juga dari PDIP dari Veronica diganti oleh Frans samosir,” paparnya.
Yang tidak boleh, kata dia, ada rangkap jabatan seperti ketua komisi tapi merangkap juga ketua badan yang ada di DPRD.
“Contoh, saat ini Ibu Kiki menjabat sebagai Ketua BKD, lalu ia juga menjabat sebagai ketua komisi, itu yang enggak boleh, walaupun itu sebuah kebijakan dan tidak diatur dalam tatib. Kami berharap struktur AKD yang baru ini lebih baik lagi,” katanya.
Namun begitu, Tajudin menilai meskipun PKS tidak mendapatkan posisi di AKD, namun PKS sudah tepat meroling dan menempatkan anggotanya ke posisi yang strategis, meskipun tidak mendapat jatah ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Hafidz Nasir mengungkapkan, bahwa fraksinya tidak masalah ketika tidak mendapatkan posisi di AKD.
“Santai saja lah, kami tetap berkhidmat. Menjalankan tugas anggota dewan kan tidak harus berada di posisi pimpinan, amanahnya tetap melekat sebagai masyarakat,” tanggapnya.
Ia mengatakan, jabatan ketua komisi bukan segala-galanya namun bagaimana Frkasi PKS tetap dapat berkhidmat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami pikir ini bukan masalah lobi, ini hal yang biasa, dulu juga kan begitu. Ya Namanya juga politik, jadi baik-baik saja dan santai-santai sajalah,” jelasnya.
Kendati demikian, Hafidz mengucapkan selamat kepada teman-teman anggota dewan yang terpilih menjadi ketua, wakil ketua maupun sekretaris komisi.
“Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah sesuai harapan kita semua, mengedepankan kepentingan masyarakat serta mendengar aspirasi warga. Mudah-mudahan bisa amanah dan sukses,” katanya.
Sebelumnya pada paripurna Pembentukan Pergantian AKD DPRD Depok, Selasa (10/05) kemarin, Fraksi PKS telah menyerahkan nama-nama anggota dewan untuk duduk di Komisi A, B, C, D dan alat kelengkapan dewan lainnya seperti Bapemperda dan Badan Kehormatan Dewan.
Namun, setelah dilakukan voting, tak ada satu pun anggota dewan dari Fraksi PKS yang menempati posisi sebagai ketua, wakil ketua maupun sekretaris komisi. Praktis anggota dewan dari fraksi PKS lagi-lagi hanya menjadi anggota komisi untuk 2,5 tahun kedepan.
Namun begitu, Fraksi PKS memiliki Ketua DPRD yang kini dijabat oleh H TM Yusufsyah Putra.
Berikut nama-nama ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi DPRD Kota Depok
Komisi A
Ketua: Hamzah
Wakil Ketua: Mad Arif
Sekretaris: Abdul Hamid
Komisi B
Ketua: Hermanto
Wakil Ketua: Lahmduin Abdullah
Sekretaris: Priyanti
Komisi C
Ketua: Edi Sitorus
Wakil Ketua: Edi Masturo
Sekretaris: Mazhab HM
Komisi D
Ketua: Supriatni
Wakil Ketua: Babai Suhaimi
Sekretaris: Rudy Kurniawan
BKD
Ketua: Rezky M Noor
Wakil Ketua: Hj Qonita Lutfiyah
Bapemperda
Ketua: Ikravany Hilman
Wakil Ketua: Nurhasan
n Rahmat Tarmuji
