Margonda | jurnaldepok.id
Warga yang menerima Kartu Depok Sejahtera (KDS) diklaim tepat sasaran dan tidak dipolitisasi. Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono kepada wartawan terkait adanya pertanyaan puluhan anggota DPRD Kota Depok kecuali PKS tentang KDS.
Atas ketidakpercayaan itu 38 anggota dewan melakukan mosi tidak percaya. Imam mengklaim penerima manfaat program KDS tak terkait partai politik.
“Enggak (terkait partai politik,red). Penerima bantuan kan semua warga. Syaratnya adalah miskin,” ujarnya, kemarin.
Dikatakannya, KDS sebagai program tambahan dibuat untuk mengcover Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos).
“Karena ini program tambahan saja. Kalau pusat kan ada PKH, itu Rp 200 ribuan. Bagi keluarga yang belum dapat PKH, itu kami tutupi dari KDS,” katanya.
Dia menuturkan, pihaknya akan secara berkala mengevaluasi implementasi program KDS. Politikus PKS itu memastikan jika ada warga yang tak berhak menerima KDS, akan langsung dicoret dari daftar penerima manfaat.
“Kami evaluasi terus. Kalau enggak tepat, kami akan coret. Kami evaluasi supaya tepat sasaran,” paparnya.
Pemkot Depok saat ini sedang menunggu langkah selanjutnya dari DPRD terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan. Imam memastikan Pemkot Depok akan ikut ‘permainan’ DPRD.
“Kita tunggu aja, karena memang di surat Komisi D nya, koordinasi antara pimpinan dan Wali Kota, itu saja sih. Kalau mereka mau membuat surat, kami akan balas dengan surat. Kalau mereka mau ketemu, kami akan ketemu,” tanggapnya.
Selain soal program KDS, soal promosi dan mutasi ASN juga jadi pemantik mosi tidak percaya. Imam mengklaim promosi dan mutasi ASN di lingkungan Pemkot Depok sudah dilakukan sesuai dengan aturan.
“Sudah seperti aturan yang ada, golongan, kepangkatan. Jika memenuhi dan mereka kinerjanya bagus, mungkin diangkat. Kalau enggak sesuai, enggak mungkin kami angkat,” pungkasnya. n Aji Hendro
