Margonda | jurnaldepok.id
Wacana Jalan Margonda sebagai Electronic Road Pricing atau ERP bukan kebijakan Pemkot Depok akan tetapi wacana dari Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek atau BPTJ.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok, Dadang Wihana, menegaskan, wacana pemberlakuan Electronic Road Pricing atau ERP, atau jalan berbayar di kawasan Margonda pada 2020 bukanlah gagasan Pemerintah Kota Depok, melainkan usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ.
“Wacana ERP dilontarkan oleh BPTJ, bukan oleh Pemkot Depok, ini agar diluruskan ya biar enggak salah paham,” katanya.
Terkait hal itu, Dadang pun menilai, rencana tersebut belum tepat jika diberlakukan dalam waktu dekat.
“Untuk tahun 2020, Depok ini belum siap terutama terkait dengan transportasi publik kita yang masih belum nyaman,” ujarnya.
Namun, Dadang mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPTJ. Wacana itu pun masih dalam tahap kajian.
“Untuk roadmap-nya belum dibicarakan, karena ketika membicarakan kebijakan ERP harus ada sistem atau alat yang digunakan. Di Jalan Margonda sudah pernah dikaji oleh Dishub Provinsi Jabar namun tidak berlanjut,” tuturnya.
Dadang menilai tujuan ERP mengarahkan agar masyarakat menggunakan transportasi umum. Terkait itu sejumlah hal harus dipersiapkan terutama penataan kembali transportasi umum agar lebih memadai.
“Dalam jangka pendek ini kami akan membenahi angkutan umum seperti angkot ber-AC, kemudian ingin mengaktifkan kembali trayek bus yang sudah mati, kemudian kami buat juga trayek yang baru seperti dari Terminal Jatijajar ke Terminal Terpadu Depok,” ujarnya.
Kasatlantas Polresta Depok Kompol Sutomo kepada wartawan mengatakan terkait wacana soal jalan Prabayar di Margonda jajaranya belum
pernah diajak rapat.
“Nanti kalaui diajak rapat mungkin akan kita kaji. Margonda ini dibanding tangsel lebih bagus Tangsel, “katanya.
Dia menambahkan, jika diterapkan berbayar belum tepat karena kondisi trotoar masih banyak yang bolong.
“Kalau untuk solusi macet yang tepat itu harusnya pembenahan jalan. Di Depok jangan banyak putaran kalau ada putaran itu harus ada under pass atau fly over,”katanya.
Sutomo menambahkan Pemerintah Depok harusnya mendengar saran dari stakeholder terkait dan masyrakat.
“Ada lubang yang membahayakan segera tertutup, drainase benahi dulu biar tidak banjir enggak banjir,” tandasnya.nCR-JD1
