Kota Kembang | jurnaldepok.id
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Sandi Butar Butar didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara melaporkan kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar ke Kejari Depok
Deolipa mengatakan, laporan itu telah diterima jaksa melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Depok. Ia mengatakan, dugaan korupsi di lingkungan Damkar Depok cukup kuat.
“Karena ini kan banyak dari pengaduan, banyak peralatan-peralatan sudah rusak, sudah lama rusak, dan memang enggak pernah diperbaiki dan perawatannya juga kurang,” ujarnya.
Dalam laporan itu, lanjut Deolipa, pihaknya juga menyertakan sejumlah bukti dugaan korupsi tersebut.
“Ada banyak dokumen-dokumen, kemudian foto-foto, video-video soal gambaran-gambaran alat yang rusak,” paparnya.
Lebih lanjut Deolipa mengungkapkan, ada sebanyak 60 dokumen yang diserahkan pada Kejari Depok sebagai bukti dugaan korupsi.
“Kalau video banyak, sekitar 30-an video dan foto. Sementara anggarannya ada, tiap tahun ada, dan ini anggota Damkar Depok yang merasakannya. Kami yakin mereka akan bekerja untuk menelusuri laporan dari Sandi Butar Butar,” jelasnya.
Lebih lanjut Deolipa menyebut, dugaan potensi kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah.
“Jadi, beliau sudah bawa dokumen dan bukti-bukti ya, termasuk foto-foto segala macam,” katanya.
Deolipa meyakini, laporan itu akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan. Dia berharap jaksa akan bergerak menyelidiki dugaan korupsi terkait rusaknya alat-alat Damkar.
Sebelumnya, Sandi pernah membuat video ‘room tour’ saat menunjukkan alat hingga mobil Damkar Depok yang rusak.
Di lokasi sama, Sandi Butar Butar mengatakan, ada 80 personel menandatangani untuk siap mendukung pengusutan dugaan korupsi yang diadukan.
“Beberapa bukti sama dokumen file anak-anak dari 80 orang sudah tanda tangan, untuk siap mendukung. Iya siap, karena saya cuma takut sama 3: Yang Maha Kuasa, almarhum ibu saya, sama dua anak saya perempuan, udah yang lain saya enggak pernah takut,” tegasnya.
Dia menjelaskan, dugaan korupsi itu dilihat dari alat-alat yang digunakan Damkar tidak sesuai dengan anggaran.
“Contohnya kayak perawatan-perawatan, terus kalau misalnya alat-alat gitu kan sudah tertera di pembagiannya itu berapa (duitnya). Tapi fakta lapangan yang ada di Kota Depok, yang dibagiin itu tidak sesuai. Kami siap semua jadi saksi anggota,” ucapnya.
Ia berharap, semoga Pemerintah Kota Depok dan penegak hukum bisa menindaklanjuti ini semua.
“Saya berbicara dengan fakta, saya tidak mempermasalahkan tentang semua pengadaan alatnya,” pungkasnya. n Aji Hendro
