Bojongsari | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris mengatkan ada 30 ribu warga Depok tahun ini yang mendapatkan sertipikat gratis dari pemerintah pusat.
“Kami minta tahun depan 60 ribu, seharusnya tahun depan bisa selesai semua, dengan begitu InSya Allah akan selesai pada 2020,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Kamis (27/9).
Ia mengatakan, pada 2020 itu merupakan target bagi Pemerintah Kota Depok agar masyarakat memiliki sertipikat tanah. Meskipun target presiden akan selesai pada 2024 untuk seluruh bidang lahan milik warga Indonesia.
“Kami ajukan pada tahun lalu 60 ribu, tapi dapatnya 30 ribu. Belum tercover semua, masih kurang sekitar 60 sampai 70 ribu lagi, setelah dipotong tahun depan juga,” paparnya.
Kasus sengketa lahan di Indonesia termasuk di Kota Depok kerap terjadi dan kasus sengketa lahan terjadi di begitu banyak wilayah di Indonesia dikarenakan banyak daerah yang kepemilikan lahannya tidak jelas.
Demikian dikatakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membagikan sertipikat tanah kepada warga di Kota Depok, Kamis (27/9) di lahan RRI di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya.
Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Joko Widodo meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menangani masalah tersebut.
Dengan cara, segera menerbitkan sertifikat tanah untuk seluruh lahan rakyat di Indonesia.
“Saya enggak mau lagi dengar masalah sengketa lahan. Pusing saya dengarnya,” ungkapnya.
Jokowi menambahkan, BPN saat ini, dibebani tugas menerbitkan hingga tujuh juta sertipikat tanah di seluruh Indonesia setiap tahun sejak 2017.
Hal itu harus dilakukan, supaya target penerbitan 80 juta sertipikat tercapai.
“Saya perintahkan ini sejak 2017. Karena, tidak bisa kalau seperti ini terus. Masyarakat bisa bertengkar, karena sengketa-sengketa,”pungkasnya. n Rahmat T | CR1-JD
