Kementrian Sosial menerapkan dan men sosialisasikan e-Warong (elektronik Warung Gotong Royong) ke Pemerintah Kota Depok. Kota belimbing tersebut merupakan kota yang ke 40 dikunjungi Kemensos. Nantinya akan ada 43 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga untuk di Depok ada 43 e warong.
Penerima e Warong adalah peserta PKH dan penerima raskin. Peresmian e Warong sendiri dihadiri Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa.
Mensos mengatakan jika kartu e-warong tersebut ajaib. Kartu tersebut bisa mencetak uang, jadi pemilik kartu akan menerima juga buku tabungan dan dapat menyimpan uang seperti biasa. Lalu, pemilik akan dikirim uang bulanan Rp 110 ribu yang dapat digunakan untuk membeli beras atau gula. Namun juga bisa digunakan sesuai kebutuhan, jadi tidak perlu diambil semua uang yang ada di tabungan.
“Jadi nggak perlu percaya lagi ada yang bisa gandain uang, terus mau coba. Kartu ini saja sudah ajaib, para ibu sekarang juga nggak usah lagi yang namanya pinjam uang ke rentenir, karena bisa pinjam uang juga ke e-warong,” jelasnya.
Ia mencontohkan misalkan kebutuhan hanya Rp100 ribu, tapi di tabungan Rp500 ribu jangan diambil semua.
Dirinya memaparkan dibentuknya e-warong merupakan upaya pemerintah mencari solusi masalah ekonomi, sehingga memutus mata rantai kemiskinan. Khususnya pada anak agar mendapatkan pendidikan serta asupan yang bergizi. Sedangkan untuk orangtua bisa memberdayakan ekonomi lewat e-warong dan pemiliknya harus penerima PKH.
“Jadi penerima PKH bisa bermimpi punya e-warong. Badan hukumnya e warong adalah koperasi. Saya contohkan misalnya jika pemilik kartu diisi Rp 110 ribu per bulan dan mau beli beras serta gula dimaksimalkan karena ada harga eceran tertinggi. Beras medium maksimal harganya Rp 8000 dan gula pasir Rp 12.500 per kg, itu harga eceran tertinggi (HET) gula pasir berlaku di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi pesan kalau HET gula pasir Rp 12 ribu,” jelasnya.
Khofifah menambahkan kartu tersebut nantinya juga bisa digunakan untuk membayar listrik dan juga bisa membeli tabung gas elpiji.
“Untuk saat ini di Depok, pencairan bisa dilakukan di ATM BNI. Harapannya Depok ada 43 e-warong, saat ini memang baru satu yakni di Sukmajaya,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia berharap Pemkot Depok dapat memberikan perhatian sedikit kepada para TKSK dan juga Tagana. “Kebetulan saya gabung di group Whats up mereka.TKSK dan Tagana Depok luar biasa, mereka yang bertugas menjangkau pengemis atau orang terlantar di setiap sudut kota. Harapan saya ya nggak muluk-muluk, Pemkot Depok bisa ajak mereka sarapan bareng setiap dua bulan sekali sekaligus membicarakan evaluasi kerja dan lain-lain,” tutupnya.
Dirjen Penanganan Fakir dan Miskin Kementrian Sosial Andi ZA Dulung menambahkan jika tahun ini pemerintah menargetkan sekitar 2000 hingga 3000 e-warong. “Nantinya setiap warong akan diberikan dana sebesar Rp 10 juta untuk membangun. Kendala yang terjadi sekarang adalah mencari lokasi yang layak. Kami berharap para camat dan lurah dapat membantu mencarikan serta yang akan memiliki e warong ini benar-benar peserta PKH,” paparnya.
Dia mengatakan jika penggunaan kartu tersebut tidak bisa dipakai untuk membeli rokok. “Adanya e-warong ini bertujuan agar ekonomi pedesaan bisa berputar dan nanti transaksi nya non tunai sehingga mempermudah ibu-ibu rumah tangga. Mereka juga tidak perlu repot-repot mengurusnya. Sudah ada bagian-bagiannya. Untuk suplai barang diurus Bulog sedangkan anggaran dana itu bank yang urus. Semuanya tidak diurus birokrat,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris mengapresiasi kartu e-warong dari Kementrian Sosial. Menurutnya, ini adalah sarana membantu warga Depok untuk meningkatkan perekonomian.
“Apapun program pemerintah pusat untuk solusi perekonomian, pasti pemerintah daerah akan mendukung,” ujarnya.
Menurutnya dengan adanya program tersebut maka akan membantu keluarga tidak mampu. “Karena yang kami harapkan keluarga-keluarga kurang mampu menjadi keluarga yang bisa memberikan kemampuan perekonomian bangsa. Semoga dengan hadir nya ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Depok,” terangnya.
Terkait masukan Mensos tentang dana pendamping PKH pihaknya sudah mengganggarkan hal tersebut. “Dana pendamping PKH dari APBN Rp 2,5juta. APBD dana pendamping Rp 800 ribu dan itu terbesar se Jawa Barat. Tinggal dilihat mplementasinya. Ini sangat efektif dan bagus. Nanti akan dievaluasi dan disesuaikan dengan jumlah pendamping PKH.
