



Margonda | jurnaldepok.id
Komisioner KPU Jawa Barat, Ferdhiman Bariguna mengungkapkan jika saat ini pendistribusian anggaran ke tingkat KPU Provinsi maupun kota dan kabupaten belum maksimal. Ia mengimbau kepada seluruh penyelenggara pemilu agar tetap bekerja secara optimal.
“Para penyelenggara pemilu khususnya di provinsi dan kabupaten atau kota jangan putus asa jika anggaran tidak terdistribusi dengan baik. Ada mekanisme penggeseran yang cukup jelas. Persoalannya tinggal bagaimana pemilik kewenangan menggunakan kewenangannya,” katanya.
Ia menambahkan secara umum jumlah anggaran sudah cukup memadai.


“Pada forum ini membahas rencana kerja 2019. Selain itu juga menelaah realisasi 2018 dan mengevaluasi anggaran 2017,” ujarnya.
Forum tersebut, lanjutnya, membahas realisasi anggaran Pilgub pasca pemeriksaan BPK, yang pada intinya ditujukan untuk perbaikan-perbaikan.
Tahapan-tahapan Pilgub mengingatkan penyelenggara KPU tetap fokus ke depan, bekerja dengan baik, dan tidak menyisakan PR saat tugas itu tuntas.
Kegiatan raker dihadiri Sekretaris dan sejumlah pejabat struktural KPU Jabar serta seluruh Sekretaris dan Kasubbag Program Data KPUD kota dan kabupaten se-Jawa Barat.
Secara terpisah, Pengamat Politik Unpad, Prof Obsatar Sinaga menyatakan penyediaan anggaran untuk politik memang selalu tinggi. Hal itu kata dia bahkan juga terjadi di negara kerajaan seperti Inggris.
“Biaya politik itu selalu unpredictable atau tidak terduga dan biasanya tinggi, bahkan di Inggris juga seperti itu, ” katanya.
Menurutnya semua kebijakan di sebuah negara tidak lepas dari kebijakan politik. “Kebijakan politik di sebuah negara sudah menjadi suatu keharusan yang dijalankan,” tutupnya.nNur Komalasari

