Dimediasi Pemkot Depok, Pekerja dan Manajemen Hotel Bumi Wiyata Capai Kesepakatan

84
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nessi Annisa Handari saat memediasi pekerja dan manajemen Hotel Bumi Wiyata.

Margonda | jurnaldepok.id
Perseturuan antara serikat pekerja dan manajemen Hotel Bumi Wiyata menemukan kesepakatan bersama. Pihak manajemen bersedia membayar gaji karyawan yang tertunda berbulan-bulan.

“Alhamdulillah kemarin sudah ada kesepakatan antara Serikat Pekerja Hotel Bumi Wiyata dan pihak managemen Hotel Bumi Wiyata serta PT AJB,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Nessi Annisa Handari dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Antara karyawan dengan manajemen telah menyepakati lima hal. Diantaranya adalah pihak manajemen Bumi Wiyata dan PT AJB akan memenuhi kewajiban membayar upah yang belum terbayarkan paling lambat akhir Oktober 2026.

“Dengan kesepakatan ini, maka pekerja akan menghentikan aksi mogok kerja dan aksi unjuk rasa yang kemarin dilakukan,” ujarnya.

Kesepakatan tertuang dalam risalah bipartit yang ditandatangani kedua belah pihak. Antara pekerja dengan manajemen sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Saya bersyukur acara mediasi kemarin berjalan dengan lancar. Kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan kebaikan bagi kedua belah pihak,” tukasnya.

Dalam risalah itu disampaikan tentang tanggapan dari Serikat Pekerja Hotel Bumi Wiyata dan tanggapan dari pihak Hotel Bumi Wiyata. Setelah itu dirangkum dalam kesimpulan sdh disepakati yang terdiri dari lima poin. Dia mengatakan, para pekerja akan mulai bekerja seperti biasa mulai hari ini dan mengakhiri aksi mogok kerja.

“Dari hasil kesepakatan kemarin akan dibawa oleh direktur Hotel Bumi Wiyata ke RUPS Luar Biasa PT AJB,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Bumiputera Wisata Mushery dalam keterangannya menyatakan bahwa pihak manajemen akan menyelesaikan seluruh tunggakan upah seluruh karyawan seuai perundang-undangan yang berlaku nantinya akan dibayar paling lambat 30 Oktober 2026.

“Apabila ada pemasukan atau pendapatan pada setiap bulannya maka akan dibagikan kepada pihak pekerja sebagai upah,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pekerja Hotel Bumi Wiyata melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk hotel. Pekerja yang tergabung dalam Komisariat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau (PK FSB Kamiparho) menuntut manajemen segera membayarkan gaji yang disebut belum diterima selama 7 bulan.

Dalam aksi tersebut, para buruh membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi di depan kawasan hotel Bumi Wiyata

Ketua PK FSB KAMIPARHO Hotel Bumi Wiyata, Muhamad Soleh, mengungkapkan bahwa aksi ini didasari oleh akumulasi kekecewaan para pekerja atas penundaan hak mereka yang sudah berlangsung lama.

“Hingga memasuki pertengahan Juli 2026, kami 104 para karyawan tercatat belum menerima upah selama tujuh bulan,” katanya.

Tunggakan tersebut tersebar dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yakni pada bulan Maret dan April tahun 2025, serta terus berlanjut dari bulan Februari hingga Juni tahun 2026.

Situasi ini diperparah dengan belum adanya penyesuaian upah tahun 2026 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur, yang mana penyesuaian untuk tahun 2025 pun belum direalisasikan oleh manajemen.

“Jadi kemarin kita sudah minta data dari manajemen itu sekitar kurang lebih 4 miliar lah untuk seluruh tunggakan,” tukasnya.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran upah telah berlangsung selama tujuh bulan tanpa adanya penyelesaian yang jelas dari pihak perusahaan. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here