DKR Apresiasi Konsistensi Pemkot Depok dalam Layanan Kesehatan Gratis

6
Ketua dan Pengurus DKR Depok foto bersama pada kegiatan peringatan Hari Kesehatan tahun 2026.

Margonda | jurnaldepok.id
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang konsisten untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, meskipun Kota Depok belum mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC).

“Kami DKR mengucapkan terima kasih kepada Walikota Depok yang konsisten membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis meskipun kota Depok belum mendapatkan predikat UHC,” kata Ketua DKR Depok Roy Pangharapan pada kegiatan peringatan Hari Kesehatan tahun 2026, Senin (16/11/2026).

Mengusung tema nasional HKN ke-62, “Sehat untuk Semua”, dengan pesan “No One Left Behind”, peringatan ini menjadi momentum untuk mendorong pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut DKR juga minta kepada Pemerintah Pusat untuk menghapuskan tunggakan BPJS Kesehatan bagi peserta BPJS yang tidak mampu .

“Saya minta kepada presiden Prabowo untuk menghapuskan tunggakan peserta BPJS Kesehatan atau diputihkan,” ujarnya.

Status UHC atau Cakupan Kesehatan Semesta) adalah adalah kondisi atau predikat yang diberikan kepada suatu daerah atau negara ketika minimal 98% dari jumlah penduduknya telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80%.

Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Status UHC menjanjikan akses langsung aktif di daerah yang sudah berstatus UHC, masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan dapat langsung mengaktifkan kepesertaannya saat itu juga ketika membutuhkan layanan medis yang mendesak.

Warga juga dijanjikan dapat menerima layanan kesehatan (mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi) tanpa terbebani kesulitan biaya.

Peran pemerintah daerah bagi warga kurang mampu di daerah UHC, iuran BPJS Kesehatan sering kali didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemda melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) atau BPJS gratis.

“Untuk apa bikin status UHC, kalau rakyatnya gak mampu bayar. Kalau iuran BPJS seluruh rakyat ditanggung pemerintah, otomatis akan tercapai Universal Health Coverage,” ujarnya

Ia menegaskan kesehatan itu adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara, bukan dijual seperti saat ini.

“Padahal negara mampu,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Roy mengajak masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS secara konsisten

“Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melaksanakan PHBS, agar kita semua sehat,” ucapnya.

Bagi DKR jika masyarakatnya sehat sama halnya dengan ikut membantu pemerintah karena dana kesehatan bisa untuk program pembangunan lainnya.

“Inilah pentingnya kita menjaga kesehatan,kalau masyarakatnya sehat, artinya dana kesehatan bisa digunakan untuk program lainya,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here