Margonda | jurnaldepok.id
Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Endra mengungkapkan, Wali Kota Depok, H. Supian Suri dalam mengangkat pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas kini tidak lagi melalui proses lelang jabatan.
“Iya, saat ini untuk rekomendasi calon kepala OPD tidak lagi melalui proses lelang jabatan, melainkan menggunakan mekanisme manajemen talenta,” ujar Endra kepada Jurnal Depok, Senin (18/05/2026).
Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan pula terhadap tiga calon kepala dinas yakni PUPR, DLHK dan BKPSDM. Hal itu mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 368 Tahun 2026 tanggal 21 april 2026
“Nah Kota Depok telah mendapat persetujuan untuk menggunakan sistem manajemen talenta tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, manajemen talenta ini berupa system yang berisi penilaian ASN berdasarkan penilaian kinerja dengan data penilaiannya sasaran kerja pegawai, penghargaan, penilaian 360. Penilaian kompetensi, dengan data penilaiannya pengalaman diklat, pengalaman dalam jabatan, pendidikan formal, hasil profiling yang dilakukan oleh BKN.
“Berdasarkan hal tersebut, dibuat skoring berdasarakan fakta dan data yang ada. Skoring ini menentukan ASN berada dalam talent pool (box talenta) yang ada di 9 box. Box 1-6 ASN hanya bisa mutasi dan demosi. Box 7-9 ASN bisa mutasi, demosi dan promosi,” jelasnya.
Lalu, sambungnya, berdasarkan box tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini wali kota, melakukan seleksi untuk menentukan calon pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai pejabat definitive, dalam proses tersebut wali kota dibantu oleh tim komite yang diketuai oleh skretaris daerah.
“Jadi sekarang ini tidak ada lagi tim pansel cukup dengan tim komite. Begitu juga Baperjakat yang berganti nama menjadi tim komite,” ungkapnya.
Sebelumnya, tiga kepala dinas saat ini masih dijabat oleh Plt yang merupakan masing-masing sekretaris dinas. Seperti Yodi Joko Bintoro yang saat ini menjabat Plt Kadis PUPR; Reni Siti Nuraeni Plt Kadis DLHK dan Endra Plt Kepala BKPSDM. n Aji Hendro
