Kota Kembang | jurnaldepok.id
Parkir berbayar di kawasan perkantoran Gedung DPRD, Badan Pertahanan Nasional dan instansi lainnya di kawasan GDC diminta dihentikan.
Anggota DPRD Depok Fraksi PKB, Babai Suhaimi menegaskan, bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya akses berbayar yang memasuki wilayah perkantoran pemerintahan, termasuk Gedung DPRD, Kejaksaan, Pengadilan dan Kantor Imigrasi Depok.
“Kenapa saya tidak setuju? Masyarakat tentu membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah dan dapat diterima. Nah itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikannya,” katanya.
Dia membayangkan, kalau nanti ada masyarakat mau ke gedung DPRD bertemu dengan wakil rakyatnya,
“Itu adalah gedung rakyat, gedung masyarakat, masa rakyat ke gedungnya sendiri harus bayar,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat dan hanya Depok yang menerapkan aturan nyeleneh tersebut.
“Saya keliling ke berbagai kantor DPRD di seluruh Jawa Barat tidak ada yang berbayar, semua gratis. Begitu juga ke kantor-kantor pemerintahan lain di Jawa Barat, tidak ada yang bayar,” tegasnya.
Atas dasar itulah, Babai menegaskan bahwa dirinya menolak keras adanya akses berbayar di area perkantoran institusi negara.
“Tolong hal ini dikaji ulang, akses berbayar ini hanya akan menambah beban rakyat. Terlebih bagi mereka yang berada dalam ekonomi kurang mampu. Pertanyaannya bagaimana nanti kalau ada pekerja, pedagang kecil, tenaga honorer yang bekerja di beberapa kantor itu. Kalau misalkan motor Rp 3.000 artinya sebulan harus ke luar Rp 75 ribu. Ini tentu sangat memberatkan,” jelasnya.
Lebih lanjut Babai mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu siapa penanggungjawab akses berbayar tersebut.
“Saya Anggota DPRD Fraksi PKB tidak mengerti dan tidak tahu ide siapa ini, dan atas usulan siapa?. Saya mendesak agar aturan ini segera dihentikan,” pungkasnya. n Aji Hendro
