HeadlinePenegakkan Perda

Tindak Lanjut Surat Edaran Wali Kota, Spanduk Bacaleg & Atribut Parpol Mulai Dibredel Satpol PP

Margonda | jurnaldepok.id
Petugas Satpol PP Kota Depok mencopot spanduk bakal calon legislatif dan promosi yang dipasang tidak sesuai aturan.

Kepala Satpol PP Kota Depok, M Thamrin melalui pesan singkat kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya telah menurunkan media promosi berupa baliho dan spanduk tidak berizin. Ia mengakui, Satpol PP Kota Depok baru menurunkan media promosi tak berizin.

“Dari beberapa jenis media promosi yang ada, Satpol PP Kota Depok kebanyakan menurunkan baliho dan spanduk. Satpol PP Kota Depok hanya menertibkan baliho dan spanduk yang tidak berizin dan dipasang tidak sesuai tempatnya,” ujarnya, kemarin.

Thamrin menambahkan, jajarannya masih menghitung jumlah baliho dan spanduk yang diturunkan.

Sementata itu Wali Kota Depok, Mohammad Idris telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang peraturan ketertiban pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame atau pun atribut partai politik lainnya.

Surat ini juga ditujukan pada Ketua Partai Politik se-Kota Depok, Ketua Ormas, hingga Pimpinan Lembaga Instansi/Swasta se Kota Depok.

Dalam suratnya Idris mengatakan, surat edaran ini juga dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2022.

“Menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat,” katanya.

Idris mengatakan, setiap orang dilarang memasang segala macam atribut politik di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan atau median jalan.

Lebih lanjut Idris juga mengatakan, setiap orang dilarang memasang spanduk atau pun atribut lainnya dengan cara menggantung melintang di atas jalan. Idris meminta agar seluruh pihak yang dituju mengikuti arahan dalam surat edaran tersebut.

“Bagi Parpol, organisasi, badan/ perorangan yang tolah memasang lambang, spanduk, reklame, banner, umbul-umbul maupun atribut lainnya dan menyalahi ketentuan, agar segera menurunkan dan menertibkan sendiri paling lambat 30 Juni 2023,” jelasnya.

Idris mengatakan, pihaknya akan mengambil tindakan bilamana instruksi tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan tidak dilaksanakan, maka tim penertiban terpadu Kota Depok yang akan menertibkannya,” pungkasnya. n Aji Hendro

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button