Margonda | jurnaldepok.id
Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Depok, aktivitas warga diklaim turun sekitar 30 persen.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, berbagai upaya dilakukan dalam penerapan PPKM Darurat di Kota Depok, salah satunya dengan melakukan penyekatan di sejumlah jalan.
“Petugas gabungan dari Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, dan Pemerintah Kota Depok turun ke jalan untuk melakukan penyekatan di sejumlah wilayah perbatasan,” ujarnya, kemarin.
Dia mengatakan, berdasarkan pengamatan dan pengawasan di lapangan, terjadi penurunan aktivitas warga di jalan.
“Sebanyak 30 sampai 35 persen aktivitas warga di jalan mengalami penurunan dari sebelum pemberlakuan penyekatan. Jadi sudah cukup signifikan untuk di jalan juga terjadi penurunan, namun masih cukup tinggi arus lalu lintasnya,” paparnya.
Dadang menjelaskan, masih tingginya arus lalu lintas disebabkan beberapa hal, salah satunya di sektor hulu, terutama di sektor non-esensial dan kritikal masih banyak melakukan aktivitas.
“Hal itu perlu upaya kerja sama semua pihak, terutama di sektor nonesensial.Tetapi terjadi penurunan penumpang kereta, tapi di jalan belum signifikan penurunannya,” katanya.
Sebagai upaya menurunkan jumlah aktivitas warga, pemberlakuan kebijakan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) dan Kartu Identitas Peserta Sektor Prioritas (KIPOP) akan digalakan.
Warga dari arah Kota Depok yang ingin ke Jakarta juga diminta menunjukkan STRP yang ingin melintas di lokasi penyekatan.
“Begitu pun warga yang ingin ke Depok dapat menunjukkan KIPOP, sedangkan nakes dapat menunjukkan ID card atau faskes dari instansi masing-masing,” pungkasnya. n Aji Hendro
