Margonda | jurnaldepok.id
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Depok, H Supian Suri membeberkan beberapa hal terkait adanya ‘titipan’ mutasi yang berimbas pada diusirnya dirinya oleh Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) dari ruang rapat paripurna.
“Sebelumnya ia (HTA,red) memang pernah mengusulkan beberapa nama untuk diangkat atau naik jabatan, namun setelah kami cermati yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk menempati salah satu jabatan tersebut,” ujar Supian kepada Jurnal Depok, Kamis (3/12).
Dikatakan Supian semua orang memiliki harapan dan keinginan. Namun, kata dia, jika harapan dan keinginan itu tidak dapat teraktualisasi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa.
“Contoh ada salah satu yang diusulkan untuk menempati posisi tertentu, namun yang bersangkutan usianya telah melampaui itu. Kan kami juga sudah melakukan pemantauan kinerjanya seperti apa,” paparnya.
Selain itu ada pula yang diusulkan menjadi kepala bidang.
“Tapi ada pertimbangan yang lain terkait kinerja. Sesungguhnya kami bersyukur adanya KASN, karena dapat hadir dan mengawal birokrat,” ungkapnya.
Dirinya menyadari peristiwa kemarin merupakan dinamika politik pemerintahan yang sedang berjalan.
“Saya sudah bertahan untuk tidak bangun dari tempat duduk, tapi beliau (HTA,red) terus meminta saya keluar ruangan. Saya sudah bilang, Pak Ketua jalan saya keluar, tapi dia tetap meminta saya keluar, saya menghargai ya sudah saya keluar. Saya datang ke DPRD karena diundang, kecuali saya enggak diundang,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa eksekutif memiliki ranah tersendiri dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan.
“Selama profesional enggak bisa disalahkan siapa-siapa. Sialahkan saja usulkan siapa pun, asalkan sesuai aturan dan memenuhi kriteria,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Depok, HM Supariyono yang ikut menyaksikan pengusiran Supian menilai, seharusnya ada etika komunikasi antar lembaga.
“Ini memang agak kurang, harusnya hal-hal itu juga dapat diperhatikan, itu aja persoalannya. Selama ini kami lihat belum bagus komunikasinya, harusnya ada coffe morning atau apalah, kan itu bisa mencairkan suasana,” ungkapnya.
Dirinya enggan mengomentari terkait kegiatan mutasi, rotasi dan promosi jabatan akhir tahun kemarin karena ia sadar bahwa hal itu merupakan hak prerogatif dari walikota.
“Kalau di lembaga DPRD memang sebaiknya dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD. Mungkin Ketua DPRD merasa kaget karena tiba-tiba ada orang baru di rumahnya, kalau denger dari pernyataan ketua sepertinya tidak ada (koordinasi,red),” jelasnya.
Lain hal nya yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok, Hafid Nasir. Ia menilai, diusirnya Supian dari ruang paripurna menunjukkan bukti arogansi Ketua DPRD Depok.
“Mutasi dan rotasi di pemerintahan adalah hal yang wajar untuk penyegaran di jajaran ASN, termasuk agar pemerintah bisa optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Usulan dari DPRD kepada ASN yang akan dirotasi sah-sah saja, namun kebijakan ada di eksekutif,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
