Beji | jurnaldepok.id
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, Dani Yanuar Eka Putra meminta kepada seluruh pihak untuk mengedepankan nilai dan moral dalam kompetisi Pemilihan Presiden dan Legislatif yang akan diselenggarakan secara bersamaan ditahun 2019.
Hal itu dikatakan pria yang lebih akrab disapa Dani Putra ini di kediamannya Jalan Juragan Sinda No. 36, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok.
“Saat ini para elit banyak menghadirkan narasi-narasi bernilai negatif dan cenderung tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat sebagai stakeholder utama dalam proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dalam era digital saat ini, seluruh ujaran yang diungkapkan akan dengan mudah ditelusuri, diteladani, bahkan dibenarkan jika perlu. Atau jika sebagai lawan politik, maka ujaran yang terecord dalam bentuk jejak digital tersebut bisa dijadikan sebagai media untuk melakukan serangan,” ujar Dani kepada Jurnal Depok, Minggu (18/11).
Ia menambahkan, Pemuda Muhammadiyah Kota Depok tetap dalam posisi netral, tidak terlibat untuk memihak dan menjadi corong kampanye terhadap para calon elit bangsa.
Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, kata dia, akan tetap selaras dengan induk organisasinya yaitu Muhammadiyah yang berpegang teguh pada khittah untuk berperan pada wilayah high politic, politik nilai, atau politik kebangsaan.
Lebih lanjut dia menjelaskan, Pemuda Muhammadiyah Kota Depok lebih mendorong pada proses demokrasi subtantif dibandingkan dengan demokrasi prosedural. Mengedepankan nilai etika dalam berdemokrasi adalah hal yang sangat penting.
“Nilai keadilan, kejujuran, integritas, dan kesejahteraan haruslah dihasilkan melalui proses kegembiraan dalam demokrasi. Politik adalah salah satu instrument demokrasi substantive,” paparnya.
Selain itu, Dani juga menyoroti soal rekomendasi Bawaslu Kota Depok kepada KPU Kota Depok terkait penundaan Pleno DPTHP-2. Dia mengatakan, seharusnya komunikasi antara KPU dan Bawaslu Kota Depok sudah selesai.
“Bawaslu seharusnya perlu mengetahui dan mengerti kondisi lapangan untuk memberikan kesempatakan kepada KPU menyelesaikan proses penetapan DPT. Bawaslu diharapkan mampu melakukan fungsi pencegahan dari tingkat PPK dan Panwascam sehingga permasalahan tidak terakumulasi di tingkat kota. Akan tetapi, KPU juga diharapkan mampu bekerja professional dengan batas waktu yang telah ditentukan atau diestimasikan,” terangnya.
Dia juga meminta kepada Bawaslu Kota Depok dan KPU Kota Depok untuk bekerja secara professional.
“Mereka ini adalah salah satu komponen penentu masa depan bangsa, diberikan mandat oleh rakyat, dan digaji oleh uang rakyat. Maka bekerjalah secara maksimal plus optimal, dengan mengedepankan integritas dan independesi tanpa berupaya untuk saling meyandra,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
