Margonda | jurnaldepok.id
Ribuan para pencari kerja menyerbu pusat perbelanjaan D’mall. Mereka dengan semangat melamar ke segala perusahaan yang ada di Job Fair Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Kali ini Disnaker menggandeng setidaknya 30 perusahaan dan menyediakan ribuan lowongan kerja bagi para pencaker.
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang turut membuka kegiatan tersebut mengatakan sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Depok dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan.
“Ini tahun kedua, sebelumnya dilakukan di pusat perbelanjaan Ramayana. Ketika itu ada 10 ribuan pencaker. Untuk sekarang disediakan sekitar 2000 an lowongan. Kami harap bisa terserap antara 70 hingga 80 persen, ” ujarnya kemarin.
Dia mengungkapkan tahun berdasarkan data BPS sekitar 7,5 persen. Ia mengupayakan agar warga Depok yang menjadi prioritas bisa mendapatkan pekerjaan.
“Saya dan Disnaker akan langsung sidak ke perusahaan mengecek apakah ada karyawan dari Depok yang diterima kerja,” pungkasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Diah Sadiah mengungkapkan ada sekitar
2683 lowongan yang disediakan. Umumnya para pencari kerja adalah lulusan SLTA.
“Sebagian besar lowongan untuk SLTA. Jumlah pengangguran ada 72.521 itu dari angkatan kerja 969.502. Jadi yang bekerja banyak, ada sekitar 896.981dari jumlah penduduk Depok 2.106.100. Data ini didapat Depok dalam angka yakni tahun 2016,” paparnya.
Ia berharap semua lowongan kerja dapat terpenuhi dan masyarakat Depok dapat memperoleh pekerjaan.
“Harapannya maksimal semuanya bisa terserap. Kami harap semua perusahaan memprioritaskan orang Depok. Pemkot Depok berkewajiban memberikan pelayanan untuk warga Depok,” tutup Diah.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Sahat Farida mengapresiasi kegiatan yang sudah dilakukan Pemkot Depok.
“Pertanyaannya tapi apakah sudah mengcover secara keseluruhan warga Depok. Kami di Komisi D pada saat penutupan masa sidang menyampaikan salah satu fokus kami adalah angkatan belajar dengan angkatan kerja ini tidak sesuai dengan supply and demain nya untuk kebutuhan tenaga kerja,” terangnya.
Ia melanjutkan apalagi saat ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemerintah pun harus benar-benar melakukan proteksi.
“Harus ada proteksi Dari komisi D kami minta prioritaskan orang Depok. Bukan mau diskriminasi, tapi bagaimana pun penyelenggaraan nya kan oleh Pemkot Depok. Pemerintah harus melindungi tenaga kerja Depok. Termasuk apakah UMR nya sudah layak atau belum, kemudian di perusahaan nya ada BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan nya atau tidak. Kami kapasitasnya mengawasi saja,” tandasnya.
Salah satu pencari kerja adalah Feriyanto (19). Warga Cimanggis itu memasukan dua berkas lamaran ke perusahaan- perusahaan.
“Saya baru lulus SMK. Sebelumnya sudah lamar-lamar juga tapi belum ada panggilan. Saya inginnya kerja di bagian operator produksi sesuai dengan bidang sekolah saya,” kata Feri.nNur Komalasari
