Margonda | jurnaldepok.id
Kota Depok menjadi kota pertama yang didatangi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memvalidasi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengatakan, tujuan dari agenda ini adalah untuk melakukan validasi dan konsolidasi data penerima manfaat MBG.
“Kenapa demikian? Kita saat ini sudah menyentuh 61 sekian juta penerima manfaat, itu adalah data,” katanya, Senin (16/3/2026).
Dikatakan, yang mengetahui data secara real dan paham lapangan adalah sebetulnya para lurah, para kepala desa.
“Oleh karena itu, makanya kemudian kami BGN melalui para koordinator kecamatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, melakukan koordinasi, konsolidasi dengan para lurah untuk mevalidkan data-data penerima manfaat,” ujarnya.
Dia menambahkan konsolidasi hingga di tingkat desa atau lurah penting karena sejatinya merekalah yang tahu data real di wilayahnya.
“Para lurah, itu yang tahu ada TK berapa, ada PAUD berapa, ada anak tidak sekolah berapa, ibu hamil berapa, ibu menyusui, balita, kalau pun SMP, SMP nya ada berapa, SLB, SMK, kemudian MA, dan lain-lain,” tuturnya.
Berdasarkan pemikiran tersebut, BGN harus perkuat konsolidasi pada tingkat grassroot, yaitu para pelaksana di lapangan langsung, di bawah koordinator kecamatan SPPI dengan para lurah.
Sony bersyukur, upaya ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Depok, Supian Suri dan perwakilan legislatif, Yeti Wulandari.
“Oleh karena itu, momentum hari ini mudah-mudahan diawali dari Kota Depok semua semangat melakukan validasi data,” tukasnya.
Sony menegaskan, validasi ini penting agar BGN mendapatkan data yang akurat terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan dalam satu kecamatan.
“Jadi MBG ini adalah para penerimanya diutamakan balita, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian peserta didik. Nah tentu saja harus mengcover semuanya, nah data yang akurat itu ada di paling bawah, yaitu para kepala desa, para lurah yang tahu. Oleh karena itu kami perkuat konsolidasi, kolaborasi dalam validasi data,” sambungnya.
Sony menerangkan, khusus untuk Depok terdata sampai dengan saat ini ada 173 SPPG sudah terverifikasi, dan 149 telah operasional.
“Itu telah menyerap lebih dari 8.000 relawan yang bekerja pada SPPG,” katanya.
Lebih lanjut ia juga mengingatkan tentang syarat mutlak SPPG. Salah satunya adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Itu penting dimiliki sebagai syarat pokok terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Jadi kami sudah sampaikan 30 hari sejak dinyatakan operasional, SPPG itu wajib mendaftar untuk mendapatkan SLHS. Apabila ternyata belum juga memenuhi syarat untuk dikeluarkan SLHS, kami harus suspend,” tegasnya.
Sony mengaku, sudah ada ratusan SPPG yang terpaksa dicoret atau dihentikan operasionalnya karena belum memiliki SLHS, kemudian menunya yang buruk.
“Nah, perihal kontrol terhadap menu, kemudian transparansi anggaran, para SPPG itu sudah dilengkapi dengan media sosial, yaitu Facebook, Instagram, dan TikTok. Mereka wajib setiap hari upload menu apa yang disajikan, jenis makanannya apa, kandungan gizinya berapa, serta harganya berapa,” katanya.
Terkait hal itu Sony mengimbau agar masyarakat turut melakukan kontrol sosial.
“Ketika misalkan ada jeruk harganya Rp2.000, tapi kemudian di labelnya Rp2.500, silahkan SPPG-nya ditanyakan, ditanyakan kepada pelaksana, Ka SPPG atau kepala mitra, kenapa ini harganya berbeda. Karena mark up harga itu tindak pidana,” tegasnya.
BGN mengingatkan, jangan dilihat kecil harga jeruk Rp2.000 tapi di labelnya Rp2.500.
“Artinya Rp500 kan, Rp500 dikali sekian ribu penerima manfaat, itu tindak pidana, karena anggaran ini anggaran dari negara,” katanya.
Ia menambahkan, untuk Depok perputaran uang dengan jumlah 149-173 SPPG itu rata-rata Rp6,5 miliar per hari.
Sementara itu, Wali Kota Depok, H. Supian Suri memastikan pihaknya akan saling support dalam menjalani program Prrsiden Prabowo.
“Karena sekali lagi, kita ingin program ini benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat,” katanya.
Ditegaskan, jika ada SPPG yang tidak mau mengikuti ketentuan, bisa langsung diinformasikan agar segera ditindaklanjuti.
“Sehingga ini menjadi semangat kita untuk memberikan kebaikan buat masyarakat melalui program Pak Presiden,” ujarnya.
Supian juga mengingatkan agar sederet persyaratan terkait kesehatan dan keamanan menjadi keharusan, yang wajib dipenuhi oleh SPPG.
“Ini juga harus benar-benar dipenuhi, baik dari sisi kelayakan kesehatan, tadi SLHS dan lain-lainnya ini harus terpenuhi, karena kita ingin semua ini menjadi kebaikan buat semua, tidak terjadi hal yang kita tidak diinginkan,” tambahnya.
Di lokasi sama, Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari menambahkan, yang paling terpenting adalah data terbaru selalu tersedia agar para penerima manfaat ini tepat sasaran.
“Ini yang memang tadi sempat dikeluhkan oleh para lurah dan camat, karena memang selama ini komunikasi yang memang belum sesuai atau belum berjalan dengan sangat baik, sehingga mereka juga terkait data itu belum ada data terbaru atau jumlah secara detil, berapa sih jumlah penerima manfaat di setiap kelurahan,” katanya.
Terkait pengawasan, Yeti mengaku telah dibentuk satgas yang akan melakukan monitoring. Masyarakat juga diminta untuk selalu bisa menjadi kontrol sosial. SPPG juga wajib mempunyai alat media sosial agar kecukupan gizi atau menu-menu harian bisa selalu ditampilkan dan masyarakat bisa melihat sejauh mana menu-menu yang diberikan.
“Bahwa dirinya cukup rutin melakukan pengawasan secara langsung pada dapur-dapur penyedia layanan MBG ini. Kalau saya pribadi memang saya selalu melaksanakan monitoring pada saat pemberian makanan bergizi ini ke sekolah-sekolah maupun langsung ke SPPG,” katanya. n Aji Hendro
