Margonda | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, H. Supian Suri Depok kembali melakukan mutasi rotasi dan promosi jabatan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Pelantikan tersebut meliputi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga jabatan fungsional di berbagai perangkat daerah.
Dalam jajaran pimpinan tinggi pratama, terdapat tiga nama pejabat baru yang mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkot Depok.
Reni Siti Nuraeni dipercaya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Yodi Joko Bintoro ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kini dijabat oleh Endra.
Rotasi jabatan juga menyentuh sejumlah posisi penting di tingkat kecamatan, rumah sakit daerah hingga dinas teknis.
Muhammad Fahmi kini dipercaya menjadi Camat Cipayung. Kemudian drg Indriati dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat.
Wali Kota Depok, H. Supian Suri meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Depok diharapkan untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk promosi, mutasi, termasuk di dalamnya adalah prioritas atau yang diwajibkan atau dibolehkan pada boks yang tiga boks teratas, boks tujuh boks delapan, dan boks sembilan.
“Kalau teman-teman tidak mau meningkatkan kompetensi, teman-teman tidak mau mengikuti pelatihan, teman-teman tidak mau mengikuti pendidikan, baik formal ataupun pendidikan yang bersifatnya pelatihan, pasti teman-teman enggak akan bisa masuk di boks 7, 8, apalagi 9,” katanya saat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ASN di Balaikota, Senin (25/5/2026).
Dari itu Supian meminta agar ASN terus belajar dan meningkatkan kompetensi serta menambah pengalaman. Sehingga nantinya ASN yang ada di boks 7, 8, 9, punya kesempatan untuk mendapat amanah, tanggung jawab, baik di level Pemerintah Kota Depok maupun di level Provinsi Jawa Barat.
“Jadi dengan manajemen talenta, teman-teman, khususnya yang masih usia muda, bisa terus berkompetisi pada seluruh instansi pemerintah,” ujarnya.
Untuk penilaian, akan dilihat berdasarkan kemampuan masing-masing. ASN nantinya memiliki kesempatan menjadi bagian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun lingkungan instansi kementerian yang ada di Indonesia.
“Jadi, boks-boks ini bukan hanya dimiliki atau digunakan hanya untuk lokal Depok, tetapi antar kota, antar kabupaten, juga antar provinsi. Jadi, udah kayak bis antar kota aja jadi ya,” tukasnya.
Diketahui bahwa saat ini pengisian jabatan di lingkup Pemkot Depok saat ini sudah tidak dilakukan dengan open bidding, tetapi melaui sistem merit dan manajemen talenta berbasis potensi serta kinerja pegawai.
“Teman-teman tidak harus mengajukan pindah dulu ke satu kementerian, mengawal lagi karier dari awal, atau pindah ke Provinsi Jawa Barat. Teman-teman bisa sangat dimungkinkan ditarik oleh Pak Gubernur menjadi kepala dinas di provinsi, menjadi kepala biro di provinsi, kalau Pak Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerahnya melihat dan meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk juga menjadi bagian di tempat lain,” pungkasnya. n Aji Hendro
