Cimanggis | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris rupanya lebih ondong memilih untuk bergabung dengan Propinsi DKI Jakarta ketimbang Propinsi Bogor Raya jika wacana pemekaran propinsi tersebut jadi direalisasikan.
Menurutnya, harus banyak pertimbangan dan kajian yang mendalam untuk menentukan keputusan memilih bergabung, seperti hal nya pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah persoalan mudah dan membutuhkan waktu yang lama.
“Harus dilihat dari beberapa sisi, kalau ditanya dari sisi bahasa, saya lebih milih bahasa Jakarta. Karena saya tidak mengerti Bahasa Sunda. Misalnya dari sisi budaya, sebenarnya budaya ini kan tidak dibatasi dengan kewilayahan geografis. Budaya ini bisa persamaan bahasa maupun persamaan adat istiadat,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Selasa (20/8).
Idris menilai, Jakarta lebih banyak kesamaan dengan Depok dari sisi sejarah budaya. Menurutnya, dalam SK Gubernur disebut juga sebagai rumpun Melayu Depok, bukan disebut rumpun Betawi karena Betawi trademark dari Jakarta.
“Jadi, Depok rumpun Melayu Betawi, sebagaimana Pontianak itu Melayu Pontianak. Dari sisi kebudayaan, Depok menurutnya memiliki kedekatan dengan Jakarta. Sehingga budaya pun lebih cenderung mirip dengan Jakarta. Kalau kedekatan dari sisi bahasa walau serupa tapi tak sama itu lebih ke Jakarta. Depok juga berbahasa Sunda tapi mayoritas kedekatannya memang bisa satu rumpun, ini budaya,”paparnya.
Meski begitu, dirinya tidak menampik terkait banyaknya kerjasama yang dijalin antara Kota Depok dengan DKI Jakarta. Salah satunya pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) se-Jabodetabek untuk mengatasi kepentingan wilayah otonomi.
“Ini untuk menyiasati kebutuhan wilayah tetangga yang memang sangat dibutuhkan, yang paling terkait menekankan tiga hal yakni sanitasi air bersih, udara, dan sampah. Kami serius dalam menyelesaikan masalah ini, jadi tidak hanya ketika DKI begini, terus egois mengatakan itu urusan DKI. Tidak boleh karena itu tetangga kita,” tuturnya.
Dari segi mobilitas penduduk, sambungnya, masyarakat Kota Depok banyak yang bekerja di Jakarta. Separuh lebih warga Depok beraktivitas hilir-mudik ke Jakarta.
“Iya, 65 persen warga Depok komuter, 90 persen itu ke Jakarta, selebihnya ke Bogor Bekasi. Tapi 90 persen ke Jakarta, bener itu, itu ketika Jakarta ibu kota, nanti kalau pindah ya beda lagi,” terangnya.
Dikatakannya, terkait wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya menurutnya perlu intervensi pemerintah pusat. Sebab persoalan pindah provinsi bukan hal yang mudah.
“Kalau sisi kewilayahan asal-muasal ya Jawa Barat, tidak bisa dipisahkan dari Jawa Barat. Apalagi kota bergabung dengan provinsi lain, ini harus intervensi pemerintah kota, serius bicarakan ini. Contohnya Bogor Barat, sampai sekarang tidak selesai, padahal itu kebutuhan. Ini hanya memisahkan dalam provinsi yang sama tidak selesai, apalagi Provinsi berbeda tidaklah mudah,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
