Margonda | jurnaldepok.id
Masyarakat Kota Depok yang ingin membayar pajak kendaran kini tidak perlu membawa BPKB. Wajib pajak cukup membawa e-KTP dan STNK asli saja ke Kantor Samsat.
Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM melalui media sosialnya. Dalam
akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, KDM mengumumkan kemudahan baru bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
“Warga di wilayah Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi kini tidak lagi diwajibkan membawa BPKB, baik asli maupun fotokopi, saat melakukan pembayaran pajak kendaraan,” katanya, Rabu (4/3/2026).
Ia menegaskan, perubahan ini bertujuan untuk mempercepat layanan sekaligus mengurangi kerumitan administrasi yang selama ini dirasakan masyarakat.
“Mulai Hari ini, bagi Warga di Jawa Barat seperti di Depok, Kota-Kabupaten Bekasi pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak perlu lagi membawa BPKB asli maupun fotokopi,” ujarnya.
Selain mempermudah layanan tatap muka, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan SIGNAL (Samsat Digital Nasional).
Aplikasi resmi yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan dilakukan secara daring. Langkah ini sejalan dengan upaya digitalisasi pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan efisien.
Pria yang kerap disapa KDM itu juga turut mengapresiasi warga Jawa Barat yang selama ini taat membayar pajak. Ia menyebut, kepatuhan masyarakat berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah, yang kemudian akan dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami berkomitmen bahwa pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat akan kembali untuk pembangunan jalan di Provinsi Jawa Barat,” tukasnya.
Ia menjelaskan pembagian tanggung jawab pembangunan jalan di wilayah Jawa Barat, mulai dari jalan provinsi yang menjadi kewenangan gubernur, jalan kabupaten dan kota yang ditangani bupati dan wali kota, hingga jalan desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat berharap layanan publik semakin mudah diakses, kepatuhan pajak meningkat, serta pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan. n Aji Hendro
