Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mempublikasikan transparansi anggaran melalui sosial media (sosmed). Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Wali Kota Depok, H. Supian Suri mengatakan sudah berkomunikasi pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk membahas teknis hal tersebut.
Ke depan, Pemkot Depok akan menyusun mekanisme publikasi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kita lakukan di luar yang tadi saya sampaikan kayak istilah saya spill-spill per kegiatan atau per pembangunan ya,” katanya, Selasa (13/1/2026).
Dia menambahkan anggaran pembangunan gedung baru seperti SMP Negeri 3 Depok senilai Rp 28 miliar akan dipublikasikan. Tak hanya itu, semua pengeluaran dan pencapaian kinerja Pemkot Depok juga akan disebarkan di sosial media.
“Pembangunan Kelurahan Rp 7 miliar, ini kan sebagai informasi bahwa pembangunan ini memang berbasis sumber anggaran dan kita informasikan berapa alokasi yang direncanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang transparansi anggaran dan kinerja.
Dalam SE tersebut, anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan wajib diumumkan secara terbuka melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan platform lainnya.
Pejabat di setiap tingkatan wajib menyampaikan capaian kinerja dan pekerjaan yang dilakukan setiap bulan agar publik dapat menilai dan merasakan manfaatnya secara langsung.
“Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, Pegawai Negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar,” katanya.
Transparansi melalui media sosial dianggap sebagai cara untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, terbuka, transparan, akuntabel
Dedi Mulyadi berharap langkah ini dapat menjadi “jalan terang” bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Jawa Barat. n Aji Hendro
