Margonda | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, H. Supian Suri mengajak warga Depok untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Untuk meningkatkan kualitas menu MBG, pihaknya mengundang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Depok untuk berembuk.
“Hari ini kami mengundang kepala SPPG untuk bersilaturahmi sekaligus mengevaluasi perjalanan pelayanan makanan bergizi gratis di masing-masing wilayah,” Katanya saat Rapat Koordinasi Program MBG Bersama Kepala SPPG se-Kota Depok, Selasa (2/12/2025).
Supian mengingatkan agar kolaborasi harus diperkuat untuk mempercepat layanan makanan bergizi kepada masyarakat. Saat ini di Kota Depok telah memiliki 100 SPPG, adapun 70 SPPG telah beroperasi dan 30 lainnya dalam proses penyelesaian.
“Jadi dari target 200 SPPG, saat ini sudah terpenuhi 50 persen,” ujarnya.
Sasaran penerima manfaat MBG akan ditujukan ke anak jalanan. Jika sebelumnya program difokuskan untuk anak sekolah, kini sasaran akan diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita di luar PAUD, tenaga pendidik yang memenuhi kriteria, serta anak jalanan.
“Semoga pelaksanaannya berjalan lancer, tentunya dengan sinergi dari seluruh stakeholder yang terus mendukung pelaksanaan MBG di Kota Depok,” ungkapnya.
Di Lokasi sama, Koordinator Kepala SPPG se-Kota Depok, Rakha Pratama menyampaikan, terdapat perluasan Kelompok penerima manfaat MBG.
“Jika sebelumnya program ini hanya menyasar peserta didik, kini terdapat penambahan kategori penerima,” katanya.
Hal tersebut sesuai Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.
“Sesuai juknis terbaru, penerima manfaat awalnya hanya golongan peserta didik dan Kelompok tertentu. Sekarang ada penambahan yaitu tenaga pendidik yang memenuhi kriteria, balita, serta anak jalanan,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, untuk mekanisme penyaluran MBG untuk Kelompok tambahan Nantinya akan diatur sesuai koordinasi antara SPPG dan korwil. Hal ini Dilakukan agar proses distribusi berjalan tepat sasaran. Penambahan sasaran tersebut harus Melalui pendataan dan tentunya sesuai kriteria.
Sementara terkait waktu pelaksanaan Pemberian MBG bagi kategori tambahan Dilakukan jika SPPG telah siap beroperasi mendistribusikan MBG ke seluruh sasaran. Saat ini ada sekitar 100 SPG dimana 249.647 siswa penerima manfaat. Dan 8.009 penerima dari Kalangan balita non Paud
“Pelaksanaannya nanti Dilakukan oleh SPPG yang siap operasional. Kita penuhi kuota terlebih dahulu dengan pendataan, termasuk juga ke wilayah yang belum terjangkau,” tukasnya.
Kepala Dinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada seluruh SPPG yang telah beroperasi sebagai tahapan awal untuk proses Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sudah kami Lakukan inspeksi untuk proses SLHS ke seluruh SPPG untuk dapat memperoleh SLHS dan memastikan MBG yang dihasilkan memenuhi Keamanan dan bergizi,” Katanya.
Setelah pelaksanaan IKL, pihaknya juga memberikan pelatihan Keamanan pangan kepada pengelola SPPG. Kemudian, juga Dilakukan pengambilan sampel untuk Dilakukan pemeriksaan laboratorium.
Dalam hal ini, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas lingkungan SPPG belum memenuhi syarat, maka SPPG tersebut wajib melakukan perbaikan.
“Jika hasil pemeriksaan kualitas lingkungan tidak memenuhi syarat, maka akan Dilakukan pemeriksaan ulang setelah Dilakukan perbaikan atau intervensi. Seluruh rangkaian proses ini Dilakukan untuk memastikan SPPG benar-benar memenuhi standar Keamanan pangan dan lingkungan dalam melayani masyarakat dalam program MBG,” pungkasnya. n Aji Hendro
