Kota Kembang | junaldepok.id
Sebanyak 80 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah hadir di Kota Depok. Ikhtiar ini bagian dari upaya untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Ditargetkan, ratusan SPPG berdiri di Kota Depok.
“Alhamdulillah dalam kurun waktu 9 bulan, sudah berdiri 80 SPPG di Depok,” kata Wakil Ketua DPRD Depok, Hj. Yeti Wulandari, kemarin.
Sebelumnya, satu SPPG boleh melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat. Namun saat ini sudah ditentukan bahwa satu SPPG hanya boleh melayani 3.000 penerima manfaat.
“Kalau kemarin kan lebih dari 3.000 masih diperbolehkan, sekarang sudah tidak, maksimum 3.000 anak,” ujarnya
Politisi Gerindra ini mengungkapkan, sejauh ini program MBG di Kota Depok telah berjalan cukup baik. Namun demikian ada beberapa yang menjadi catatan Yeti.
“Ya evaluasi dari saya ini pada saat beberapa kali turun ya, memang kemarin adanya percepatan, karena memang Pak Presiden ingin percepatan terkait masalah makan bergizi gratis ini,” ucapnya.
Terkait hal itu, Yeti mengingatkan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok lebih ketat dalam melakukan pengawasan pada sejumlah SPPG tersebut, khususnya soal sertifikat layak higienis.
“Makanya tadi saya sampaikan Dinkes dalam hal ini harus benar-benar memberikan kejujuranlah untuk memberikan sertifikat higienis tersebut,” tuturnya.
Menurut Yeti ini penting, agar program presiden ini terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Utamanya soal keracunan.
“Kalau kita bicara dapur gizi kita bicara bahwa anggaran besar, iya, kita bicara MBG ini kan anggarannya besar. Yang kedua kita bicara juga dengan adanya peluang akan terkontaminasi itu pasti ada. Makanya bagaimana setiap SPPG atau dapur gizi ini mereka memenuhi SOP tersebut,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pada dinas untuk harus melakukan verifikasi dengan sebenar-benarnya. Karena ini merupakan awal untuk melakukan validasi.
“Kalau memang akhirnya tidak sesuai dengan juklak dan juknis dalam hal ini, ya disampaikan tidak sesuai. Sebab dari sini lah akan terlihat bahwa mana dapur gizi yang memang memenuhi standar, mana yang tidak, seperti itu,” tukasnya.
Yeti mengungkapkan, rata-rata SPPG di Kota Depok menangani tiga sekolah. Dan itu telah tersebar hampir merata di sejumlah wilayah.
“Alhamdulillah laporan yang saya terima sih memang sudah tersebar ya. Tetapi persentase bahwa satu dapur gizi ini harus sesuai dengan juklak juknis itu harus 3.000, Insya Allah di Kota Depok ini berarti lebih lah dari 100, karena jumlah kepadatan penduduk,” terangnya.
Lebih lanjut anggota legislatif itu mengungkapkan, bahwa manfaat MBG sangat dirasakan bagi anak-anak Depok.
“Setiap saya turun, saya sudah turun hampir ke enam sekolah, anak-anak tidak ada yang mengatakan tidak dalam hal makan bergizi gratis. Mereka antusias, mereka bahagia,” ujarnya.
Bahkan, kata Yeti, saat makanan itu belum datang mereka menunggu dengan sangat antusias. Dia menilai, MBG bukan cuma soal gizi gratis, tapi lebih dari itu. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya rasa peduli dan kebersamaan.
“Pada saat makanan ini hadir, mereka bersemangat untuk langsung bergotong royong dengan teman-temannya mengambil dari mobil badan gizi nasional tersebut makanannya,” pungkasnya. n Aji Hendro
