Kota Kembang | jurnaldepok.id
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bertekad untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) tanpa tebang pilih.
Pernyataan itu dikatakan Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat menyikapi aksi anak buahnya yang mencopot spanduk Supian Suri pada saat even Lebaran Depok di Kecamatan Cilodong.
“Dasarnya itu panitia Lebaran Depok, saya ketua panitia pelaksananya. Jadi di situ yang hadir bukan hanya pendukung Pak SS (sebutan Supian Suri,red), tapi ada pendukung lainnya, jadi untuk suasana kondusif saja, jadi panitia acara ini adalah KOOD yang tidak terlibat dalam politik,” ujarnya.
Ia mengatakan, tidak ada indikasi politik dan pesanan dalam pencopotan spanduk tersebut.
“Karena tahu situasinya kemarin itu kami gitu aja, tidak ada indikasi pesanan, enggak ada,” katanya.
Satpol PP, kata dia, tidak akan tebang pilih untuk menertibkan spanduk yang dianggap melanggar peraturan ketertiban umum.
“Kalau nanti Pak SS sudah ditetapkan bakal calon silakan saja, tapi kan saat ini kondisinya masih sebagai ASN dan kami juga menjaga beliau sebagai pimpinan kami,” jelasnya.
Ketika disinggung spanduk Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) yang terpampang di sejumlah wilayah di Depok, Dede mengaku akan menertibkan juga jika tidak sesuai aturan.
“Kalau Pak Wakil Wali Kota kan memang calon diusung oleh PKS, tapi kan kalau Pak SS sampai saat ini dari sana-sini belum mendapat dukungan, sebagai pemimpin daerah dan juga sebagai ASN, kami lindungi sebagai pimpinan kami,” terangnya.
Sementara itu, Supian Suri mengaku tidak masalah dengan pencopotan spanduknya oleh Satpol PP Depok.
“Kami tidak tahu latarbelakangnya, mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, ya enggak ada masalah, yang penting kami bisa pasang lagi di tempat yang lain,” ungkapnya.
Ia berharap ke depannya tindakan Satpol PP bukan karena berpihak kepada calon tertentu, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan lain.
“Kami berharap semua bisa fair, semua bisa adil, sportif, berkompetisi sehat, memberikan keyakinan masyarakat, jadi hak masyarakat siapapun yang nanti akan diberikan amanah untuk menjadi pemimpin Depok ke depan,” tukasnya.
Praktisi Hukum, Deolipa Yumara juga turut mengomentari insiden pencopotan spanduk bergambar Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, Supian Suri di acara Ngubek Empang, Kamis (16/05/24) kemarin.
Mantan pengacara Bharada E itu menilai tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok sangat tidak adil karena hanya ditujukan pada Supian Suri (SS).
“Ini kan banyak spanduk bertebaran di Kota Depok, spanduk apa aja ada yang enggak punya izin, hampir semua kebanyakan enggak punya izin, tapi mereka jarang tuh mencopot-copot itu. Malah kerjanya enggak kelihatan tuh,” ungkapnya.
Deolipa membeberkan, di lapangan masih banyak spanduk liar bertebaran. Terlebih, kata Deolipa banyak spanduk berlambang partai namun tidak dicopot.
“Tapi kenapa untuk seorang Supian Suri yang notabenenya masih Sekda Pemerintah Kota Depok itu spanduknya dicopot, maksudnya apa? Kita enggak tahu ya maksudnya apa, tapi ini tidak adil,” paparnya.
Dia menduga pencopotan spanduk SS sarat dengan kepentingan politik. Bahkan Deolipa curiga Satpol PP Depok sudah ditunggangi golongan tertentu.
“Ini artinya ada politisasi terhadap Satpol PP, pasti ini ada yang merintah. Ngapain mereka mencopot, dasarnya apa? Kalau dasarnya enggak punya izin banyak banget spanduk yang enggak mereka copot. Ini namanya tidak adil,” pungkasnya. n Aji Hendro
