Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok mengatakan kesiapannya mengucurkan dana untuk membantu program kerja Karang Taruna (Katar) Kota Depok. Hal itu ditegaskan langsung oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna saat membuka kegiatan Rapat Kerja Karang Taruna Kota Depok di kawasan puncak beberapa hari lalu.
“Silahkan segera siapkan proposal anggarannya dan langsung saja ajukan, 2019 wajib Karang Taruna mendapatkan perhatian pemerintah,” ujar Pradi.
Ia menambahkan, Karang Taruna merupakan organisasi yang strategis untuk diberdayakan pemerintah untuk menjalankan program-program baik prestasi, kompetisi maupun inovasi.
“Karang Tarunan adalah organisasi yang sangat strategis, sangat vertikal, dari tingkat RT hingga Nasional. Saya tunggu hasil Raker ini, saya minta Dinsos bantu agar programnya tetap selaras tidak keluar dari RPJMD 2016-2021,” paparnya.
Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono (IBH) mendorong adanya kesetaraan Karang Taruna dengan KONI Depok.
“Karang Taruna merupakan organisasi resmi pemerintah di bidang kepemudaan, sama halnya seperti Pramuka, KONI, mereka mendapat anggaran resmi pemerintah daerah (Pemda), kenapa Karang Taruna tidak dapat, padahal dijamin Undang-undang,” ungkapnya.
Selain itu, Imam juga menyoroti fasilitas yang tidak didapatkan Karang Taruna seperti kantor sekretariat.
“Bicara gedung kantor, PKK, KONI, KNPI, mereka difasilitasi sementara Karang Taruna tidak,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika mengaca pada Karang Taruna Jawa Barat, mereka rutin mendapatkan anggaran tiap tahunnya.
“Kalau Pemerintah Kota Depok takut menganggarkan, seharusnya tak beralasan. Karang Taruna juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik dengan walikota, camat, maupun lurah. Karang Taruna harus menunjukkan bahwa bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dan mendukung serta mensukseskan program-program pemerintah daerah, karena Karang Taruna adalah mitra pemerintah daerah,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Karang Taruna Kota Depok, Amsori AR mengatakan pada 2019 nanti adalah momentum Karang Taruna memperjuangkan hak-haknya di Kota Depok.
“Optimalisasi pembinaan Karang Taruna dan organisasi pemuda harus dilakukan di 2019,” katanya.
Ia juga sempat mengeluhkan belum nyambungnya antara pembina umum Karang Taruna di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Saya meminta Dinsos untuk membuat Rakor menghadirkan seluruh lurah dan camat untuk memberi pejelasan ke Karang Taruna agar dapat pembinaan, selain itu saya juga meminta adanya anggaran pemberdayaan kepemudaan di tiap kecamatan,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
