Cimanggis | jurnaldepok.id
Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Raya Bogor meminta dispensasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar penertiban bangunan dilakukan pada awal tahun 2028.
Hal itu dikatakan Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKLI) Kota Depok, Maryono saat beraudiensi dengan anggota DPRD Depok. PPKLI mengajukan kepada DPRD Kota Depok untuk memanfaatkan lahan negara di Jalan Raya Bogor KM 36-37 Kelurahan Jatiajar Kecamatan Tapos.
“Dengan ini saya mengajukan permohonan kebijakan pada Pemkot Depok untuk dapat memanfaatkan lahan tersebut hingga awal tahun 2028,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Maryono menambahkan, anggota PKL masih punya tunggakan utang di sejumlah bank yang saat ini belum lunas. Pihaknya mengajukan permohonan sebelum melakukan penertiban mohon disiapkan tempat relokasi baru bagi PKL di Jalan Raya Bogor KM 36-37 yang berjumlah 130 pedagang.
Sementara itu, sekitar 180 bangunan liar (Bangli) di Kota Depok masuk dalam rencana penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bangunan tersebut berada di sepanjang Jalan Raya Jakarta-Bogor. Mulai dari kawasan Simpangan Depok hingga perbatasan Cibinong.
Penertiban ini di tujukan untuk menata kembali area yang seharusnya di gunakan sebagai fasilitas umum. Sejumlah bangunan di ketahui berdiri di atas lahan milik negara. Termasuk bagian trotoar dan saluran drainase.
Kawasan Situ Cilangkap serta ruas Jalan Raya Jakarta-Bogor yang melintasi Kelurahan Jatijajar dan Kelurahan Sukamaju menjadi bagian dari lokasi yang di rencanakan masuk dalam penertiban.
Satpol PP Kota Depok kini menyiapkan langkah pembongkaran terhadap bangunan-bangunan tersebut.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Kota Depok, Raden Agus Mohammad menyampaikan, penertiban akan mencakup area Situ Cilangkap hingga jalur menuju perbatasan Cibinong.
“Insyaallah, kita nanti akan melakukan pembongkaran di area Situ Cilangkap. Kemudian di Jalan Raya Jakarta-Bogor dari Simpangan Depok sampai perbatasan Cibinong. Jumlahnya hampir 180 bangunan,” katanya.
Bangunan yang menjadi sasaran penertiban berada di area yang semestinya di fungsikan untuk kepentingan masyarakat.
Penggunaan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan. Termasuk tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) di nilai mengganggu fungsi fasilitas umum. Melalui pembongkaran ini, Satpol PP Kota Depok berupaya mengembalikan pemanfaatan ruang publik sesuai peruntukannya. n Aji Hendro
