Margonda | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok periode 2000-2005 H (alm) H Badrul Kamal diusulkan menjadi nama jalan di Kota Depok.
Garda Peduli Perjuangan Rakyat (GAPPURA) resmi mengajukan usulan kepada Wali Kota Depok agar nama Almarhum H. Badrul Kamal diabadikan sebagai salah satu nama jalan di wilayah Kota Depok.
Usulan tersebut tertuang dalam surat resmi tertanggal 11 November 2026 perihal Usulan Pemberian Nama Jalan H. Badrul Kamal di Kota Depok.
Ketua Umum GAPPURA, Yusuf Trilis Hendra mengatakan, langkah ini diambil sebagai upaya untuk merawat ingatan publik atas jasa, pengabdian, dan kontribusi besar yang telah diberikan Almarhum H. Badrul Kamal dalam meletakkan fondasi pembangunan Kota Depok.
“H. Badrul Kamal adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan Kota Depok. Beliau bukan sekadar mantan pejabat, melainkan peletak dasar pemerintahan dan pembangunan yang manfaatnya masih dirasakan masyarakat hingga hari ini,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Yusuf menilai, pengabadian nama tokoh penting seperti H. Badrul Kamal sebagai nama jalan merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat.
Langkah ini juga diyakini dapat menjadi media edukasi sejarah yang efektif bagi generasi muda di Kota Depok. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan tokohnya.
“Penamaan jalan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana edukasi sejarah agar generasi muda Depok tidak melupakan figur yang telah berjuang memajukan daerah kami Depok,” tukasnya.
Melalui surat resmi tersebut, GAPPURA meminta Wali Kota Depok untuk segera menindaklanjuti usulan ini dengan melakukan kajian historis dan administratif secara komprehensif.
GAPPURA juga mendesak agar perangkat daerah terkait diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yusuf menekankan pentingnya keterbukaan dan pelibatan berbagai pihak dalam mekanisme penetapan nama jalan tersebut.
“Kami berharap Pemkot Depok membuka ruang dialog dengan melibatkan tokoh masyarakat, sejarawan, serta keluarga almarhum dalam proses pertimbangan dan penetapannya agar memiliki legitimasi sosial yang kuat,” ungkapnya.
Pada 31 Oktober 1997, Badrul dipercaya menjabat sebagai Wali Kota Administratif Depok. Perjalanan pemerintahan Depok memasuki babak baru pada 1999. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 yang disahkan pada 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya yang otonom dan terpisah dari Kabupaten Bogor.
Status tersebut mulai berlaku pada 27 April 1999. Dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pertama untuk periode 2000-2005, Badrul Kamal berpasangan dengan Yus Ruswandi. n Aji Hendro
