Cimanggis | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan ikut menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemkot Depok pun akan segera berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk menyesuaikan kebijakan tersebut.
Hal itu dikatakan Wali Kota Depok, Supian Suri usai kegiatan taskyakuran Gedung Kantor Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Saat ini pihaknya masih mengkaji kebijakan tersebut dengan berkoordinasi bersama Pemprov Jabar.
“Nanti kita konsultasikan sama provinsi. Karena provinsi sendiri menerapkannya hari Kamis,” katanya, Rabu (1/4/2026).
Supian menegaskan, Pemkot Depok sebelumnya telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Senin. Kebijakan itu diambil dengan pertimbangan utama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah di Kota Depok.
Menurut dia, hari Senin merupakan waktu dengan tingkat mobilitas paling tinggi di Depok. Karena itu, penerapan WFH di awal pekan dinilai lebih efektif dalam menekan kemacetan.
“Kemarin kita mempertimbangkan Senin, pertama lebih kepada mengurai kemacetan. Hari Senin itu paling padat volume kendaraan,” ujarnya.
Meski demikian, Supian memastikan pihaknya tetap terbuka terhadap evaluasi kebijakan. Penyesuaian jadwal WFH, akan mempertimbangkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat maupun kewenangan daerah.
“Nanti kita evaluasi, apakah harus disesuaikan dengan pusat atau masih menjadi kewenangan daerah,” ucapnya.
Sikap ini menunjukkan komitmen Pemkot Depok dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya mengikuti arahan pusat, tetapi juga relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Seperti diketahui, Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) untuk ASN. WFH ini berlaku satu hari selama sepekan, yakni pada hari Jumat dan berlaku mulai tanggal 1 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, kebijakan WFH merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam merespons dinamika global sekaligus mendorong pola kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.
“Potensi penghematan WFH ASN yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring. n Aji Hendro
