Margonda | jurnaldepok.id
Kota Depok masuk lima besar Tingkat Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025. Hal itu diketahui dalam Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi PPD di Balaikota Depok.
Wali Kota Depok, H. Supian Suri yang hadir dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Bappenas yang telah malakukan penilaian terhadap Kota Depok.
“Terima kasih, ini menjadi motivasi untuk kami karena Bappenas memperhatikan seluruh daerah termasuk Kota Depok dalam upaya membangun kota di wilayah masing-masing, termasuk Bappeda Provinsi yang setiap tahun selalu mengawal pembangunan di wilayah kami,” ujar Supian, Rabu (17/09/2025).
Supian menambahkan, pihaknya terus berikhtiar baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun pembangunan terus dilakukan.
“Di sisi lain kami berikhtiar bagaimana pendidikan menjadi prioritas, tidak boleh ada anak Depok yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Makanya kami hadirkan Rintisan Sekolahs wasta Gratis,” paparnya.
Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 merupakan rangkaian evaluasi pembangunan daerah yang kompehensif meliputi 2 (dua) tahap yaitu penilaian dokumen, serta wawancara dan verifikasi.
“Tahap wawancara dan verifikasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan verifikasi lebih mendalam dari perspektif Bappeda dan stakeholders lain di luar Bappeda serta Non Pemerintah, terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, program unggulan, maupun penerima manfaat,” katanya.
Ia menambahkan, tahap wawancara dan verifikasi dilakukan melalui mekanisme FGD stakeholders pembangunan daerah guna konfirmasi dan penggalian informasi terkait pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan, implementasi kebijakan, dan program unggulan yang dikembangkan.
Penilaian ditekankan pada 4 (empat) aspek yakni: kinerja pencapaian, kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan dokumen perencanaan, dan program unggulan.
“Fokus penilaian meliputi kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan dokumen perencanaan, upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah, dan kualitas program unggulan yang dikembangkan,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, penggalian evidence – based melalui FGD yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengundang pemangku kepentingan di daerah. FGD dibagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu (1) FGD Stakeholders Perencanaan (Bappeda dan OPD terkait); dan (2) wawancara dengan stakeholders non Bappeda. n Aji Hendro
