Resmi Dilantik, Ketua dan Pengurus Kadin Depok Diminta Bermitra dengan Pemkot

379
Ketua Kadin Depok saat mengibarkan bendera usai dilantik

Margonda | jurnaldepok.id
Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok periode 2021-2026 memiliki tanggung jawab berat dan harus bermitra dengan pemerintah.

Demikian dikatakan Ketua Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara saat melantik pengurus Kadin Kota Depok periode 2021-2026 di salah satu hotel di kawasan Margonda.

“Kadin harus bermitra dengan pemerintah untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi lebih baik lagi. Apalagi UMKM disebut sebagai fondasi utama dalam sebuah perekonomian sebuah negara. Kami menilai UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara. Dalam negara mana pun, semakin banyak pelaku UMKM nya, maka fondasi ekonominya akan semakin kuat,” ujarnya akhir pekan kemarin.

Tugas Kadin, kata dia, antara lain menciptakan UMKM dan para pejuang (pengusaha UMKM) itu.

“Semua ini dalam rangka persiapan untuk mencapai Indonesia emas pada 2045. Tanpa (persiapan) itu, bisa jadi ini malah malapetaka. Jadi ini adalah tugas bersama dan bekerja sama menciptakan usaha dan mengembangkannya dari mikro menjadi kecil serta menjadi menengah,” katanya.

Disitulah, sambungnya, peran kebersamaan, kekompakan, sinergi dalam memajukan bidang perekonomian.

Ketua Kadin Depok, Miftah Sunandar menambahkan, pihaknya sejalan dengan program Kadin Indonesia, utamanya dalam hal pembenahan Tripartit ketenagakerjaan terkait upah layak buruh.

“Nah yang kedua kami memang bulan depan akan kirim ibu-ibu kebaya (pembuat kebaya) ke Jerman,” tandasnya.

Kemudian, lanjutnya, rencana kerja yang ketiga ikut memajukan UMKM Depok. Melalui program Kul In.

“Kehadiran Kadin di kota ini untuk turut meningkatkan perekonomian warga. Jadi gini loh, Kadin itu memang mandiri profesi, sesuai Undang Undang kami mitra pemerintah, jadi bukan Kadin atau pengusahanya minta proyek APBD yang ada di kota,” tegasnya.

Menurut dia justru sebaliknya, Kadin harus dapat berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

“Banyak pengusaha properti dan BPHTB nya. Kedua, pajak parkir dan macam-macam, jadi kami mandiri, kami tidak dapat anggaran dari pemerintah,” jelasnya.

Ia pun membantah soal rumor yang menyebut jika kepengurusannya bersitegang dengan Pemkot Depok.

“Kami enggak ada bersitegang, kami sampai saat ini mitra, contohnya tadi hadir perwakilan dari pemerintah, itu bukti kami bermitra,” pungkasnya. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here