Beji | jurnaldepok.id
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Kota Depok.
Salah satu fokus utama yang didorong adalah optimalisasi kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam pemanfaatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Kabupaten Bogor.
Dia mengakui, persoalan sampah terutama limbah plastik merupakan masalah terakumulasi yang membutuhkan solusi konkret dan segera. Ia menyoroti perkembangan TPPAS Lulut Nambo yang kini pengelolaannya telah diambil alih sepenuhnya oleh Pemprov Jawa Barat.
“Masalah sampah ini peluang besar di depan mata kita. Persoalan plastik harus segera ada solusinya. Sejak saya masih menjadi wakil wali kota, Lulut Nambo belum juga tuntas. Mudah-mudahan sekarang bisa segera dimaksimalkan,” katanya, Selasa (3/3/2026).
Dia berharap Kota Depok dapat segera memperluas skala kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Meski operasional TPPAS sudah berjalan, kapasitas yang dimanfaatkan Depok saat ini dinilai masih jauh dari total produksi sampah harian yang mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
Menurutnya, TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menyediakan kuota bagi Depok hingga 600–700 ton per hari. Namun pada tahap awal sebelumnya, Depok baru dapat memanfaatkan sekitar 10–12 armada truk per hari.
“Sekarang pengelolaannya sudah diambil alih provinsi. Harapannya, Depok bisa kembali bekerja sama dalam skala yang lebih luas,” ujarnya.
Dia menambahkan, Optimalisasi pemanfaatan TPPAS Lulut Nambo juga berimplikasi pada kesiapan fiskal daerah. Dengan asumsi tarif tipping fee sebesar Rp125.000 per ton, maka jika Depok memaksimalkan kuota 700 ton per hari, estimasi biaya yang harus disiapkan cukup signifikan. n Aji Hendro
