Cinere | jurnaldepok.id
Warga Cinere Resort Apartment (CRA) meminta kepada Wali Kota Depok, H. Supian Suri dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar dapat membantu perjuangan para penghuni apartemen untuk menolak kebijakan pembayaran Unit Tower dan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang dibebankan kepada para penghuni apartemen.
Ketua Perkumpulan Komunitas Persatuan (PKP) Cinere Resort Apartment (CRA), Sri Ratu CR mengatakan kebijakan kenaikan IPL yang ditetapkan oleh badan pengelola apartemen dari Rp 16.500 / M2 / bulan menjadi Rp 19.000 / M2 / bulan sangat memberatkan warga begitu juga dengan penetapan biaya tambahan unit tower sebesar Rp 1,2 juta / M2 untuk tower A dan Rp 4 juta / M2 untuk tower B jelas menambah beban pengeluaran keuangan para penghuni yang menurutnya seharusnya menjadi tanggung jawab PT Megakarya Makmur Sentosa (MMS) selaku pengembang Cinere Resort Apartment (CRA).
Ratu mengatakan, jika IPL dinaikkan menjadi Rp 19 ribu / M2 / bulan, maka pemilik unit kecil saja harus merogoh kocek sebesar Rp 400 ribuan setiap bulan dan yang lebih memberatkan lagi warga harus membayar top up yang nilai nya mencapai puluhan juta untuk warga di tower A bahkan ratusan juta bagi warga di tower B.
Dia menambahkan, warga menolak pembayaran top up unit tower lantaran menurut warga kewajiban membayar top up unit tower seharusnya menjadi tanggung jawab PT MMS selaku developer Cinere Resort Apartment dan bukan dibebankan kepada konsumen yang kini menjadi penghuni apartemen.
“Kewajiban kami selaku konsumen adalah membayar pembelian unit baik secara kredit maupun pembayaran tunai plus biaya pengurusan persyaratan AJB atau sertifikat, bukan malah menanggung biaya tambahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang,” tegas Ratu.
Merasa telah dizolimi pengembang apartemen, para penghuni CRA yang tergabung di PKP berinisiatif mengadukan permasalahan ini ke Pemerintah Kota Depok dan berencana akan mengajukan audensi dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM).
“Kami telah beraudensi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang diterima oleh Wakil Wali Kota Depok, bapak Chandra Rahmansyah dan dalam waktu dekat kami juga berencana meminta bantuan bapak Gubernur Jawa Barat bilamana permasalahan ini tak kunjung selesai,” pungkasnya. n Asti Ediawan
