
Limo | jurnaldepok.id
Tingginya biaya konsultan pendamping proyek Pokmas yang dipatok sebesar Rp 7.911.575 untuk satu titik proyek dikeluhkan oleh sejumlah Ketua RW, pasalnya nilai proyek pokmas yang diambil dari anggaran berbasis RW sangat kecil lantaran titik perbaikan fasilitas yang di kerjakan dalam satu wilayah RW cukup banyak sehingga jika setiap titik proyek dipotong sebesar Rp 7.911.575 maka serapan anggaran untuk pembiayaan proyek akan sangat rendah.
Keberatan para Ketua RW terkait besaran nilai dana konsultan pendamping mencuat pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Meruyung yang dihelat pada Kamis (22/01/26) di aula Kantor Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo.
Ketua RW 11, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Sayoko Pranowo mengaku sangat keberatan dengan penetapan besaran biaya untuk konsultan pendamping yang mencapai hampir Rp 8 juta / per titik proyek sebab kata dia diwilayahnya menggarap 4 titik proyek perbaikan fasilitas umum artinya anggaran Rp 300 juta harus dikeluarkan untuk konsultan pendamping sebesar Rp 31.646.300 atau lebih dari 10 % dari nilai anggaran berbasis Rw.

“Nilai proyek pokmas dalam satu wilayah RW itu kecil kecil karena titik proyeknya banyak, bahkan ada dalam satu RW jumlah titik proyeknya mencapai lima proyek sehingga dana yang harus dikeluarkan untuk konsultan pendamping saja mencapai Rp 39.557.875,” beber Sayoko Pranowo.
Dia menambahkan, besarnya biaya pengeluaran untuk konsultan pendamping jelas akan sangat berdampak pada serapan anggaran proyek itu sendiri karena dalam pengerjaan proyek fisik pihaknya tentu harus membeli bahan material bangunan dan menyisihkan dana untuk ongkos tukang serta pengeluaran lainya.
Dalam forum Musrenbang, Sayoko mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) agar menyederhanakan penetapan satu titik proyek satu konsultan pendamping menjadi satu RW satu konsultan pendamping.
“Kami berharap Bapperida dapat merevisi penetapan juklak satu titik proyek satu konsultan pendamping sebab itu sangat memberatkan, dan kami mengusulkan satu wilayah RW satu konsultan pendamping,” tutupnya. n Asti Ediawan








