Cilodong | junaldepok.id
Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan (DPC PDIP-P) Kota Depok menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui DPRD. Penolakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan PDI-P terhadap hak demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Sumber Daya PDI-P Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan sikap tersebut sejalan dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan yang menolak wacana pilkada tidak langsung.
“Karena kami juga melihat bahwa jangan sampai upaya sebetulnya bagi-bagi jabatan, arisan jabatan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, kemudian diselubungi dengan berbagai argumentasi yang seolah-olah konstitusional. Seolah-olah peduli pada soal efisiensi ya kan,” katanya menghadiri HUT ke-53 PDI-P di Kantor DPC PDI-P Depok, Cilodong, Minggu (11/1/2026).
Menurutnya, jika efisiensi benar-benar menjadi tujuan, maka seharusnya pemerintah tidak memperbesar struktur kekuasaan di tingkat pusat.
“Jadi ini bukan soal efisiensi, bukan soal konstitusional atau nggak konstitusional. Bagi kami ini tentang jangan sampai rakyat yang udah punya hak atas kesehatannya diambil, hak atas pendidikan diambil, kebunnya diambil, tanahnya diambil, bahkan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah buat milih, itu juga diambil, nah itu sebetulnya,” paparnya.
Ikra menuturkan, perbedaan pandangan terkait kebijakan nasional merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Ditegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak berdampak langsung pada kerja sama politik di tingkat lokal.
Dalam konteks politik lokal, kata Ikra, PDI-P Kota Depok saat ini merupakan partai pengusung wali kota dan wakil wali kota. Karena itu, partainya berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan sesuai dengan visi, misi, dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Yang kami usung adalah bukan sekedar personnya tapi visi, misi, program dan janjinya. Jadi itu akan kami kawal sampai selesai selama wali kota dan wakil wali kota melaksanakan visi, misi dan janji itu,” tegasnya.
Ikra juga memastikan bahwa sikap PDI-P terhadap kebijakan nasional tersebut tidak akan memengaruhi hubungan koalisi di tingkat daerah, khususnya dengan Partai Gerindra di Kota Depok. Namun soal kebijakan nasional, PDI-P punya sikap masing-masing.
“Iya, artinya saya kira nggak ada hubungan langsung ya. Kalau di sini, karena ini ada otonomi daerah. Nah, kita kalau dalam kerangka Depok, kita bicara soal visi-misi dan program yang sudah kita sepakati sama-sama sebagai koalisi dalam rangka mendukung,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI-P Kota Depok, Yuni Indriany mengatakan, partainya terus memperkuat komitmen partai dalam melayani rakyat. PDI-P Kota Depok akan terus berkomitmen hadir, bekerja, dan berjuang untuk kepentingan wong cilik.
Mengusung tema “Setyam Eva Jayate” yang berarti “Disanalah aku berdiri untuk selama-lamanya”, PDI-P Depok kian teguh untuk terus memperjuangkan keadilan sosial, serta memperkuat nilai-nilai gotong royong di tengah masyarakat.
PDI-P berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan yang berkeadilan, mendorong kebijakan yang pro-rakyat, serta menjaga demokrasi yang bermartabat.
“Semoga di usia ke-53 ini, PDI Perjuangan semakin kuat, semakin dicintai rakyat, dan terus menjadi harapan bagi masa depan Kota Depok dan Indonesia,” pungkasnya. n Aji Hendro
