Cimanggis | jurnaldepok.id
Wali Kota Depok, H. Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana. Seperti diketahui saat ini masuk musim penghujan dan harus dilakukan antisipasi bencana semisal banjir.
“Kita bersinergi dengan semua stakeholder yang ada. TNI dan Polri menjadi bagian dari semangat kita untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Supian usai menghadiri apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, kemarin.
Apel tersebut digelar Mabes Polri yang dihadiri oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan ini diikuti jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim penghujan. Supian menuturkan, pihaknya terus memantau kondisi di seluruh wilayah Kota Depok, terutama pada titik-titik rawan banjir dan longsor.
“Untuk kondisi di Kota Depok sendiri, kita monitor terus ya,” ujarnya.
Di lokasi sama, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, data BMKG menunjukkan 43,8 persen wilayah Indonesia telah masuk musim hujan. Kapolri mengajak seluruh pihak berkolaborasi mencegah dampak bencana.
“Saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi secara bertahap dari bulan November 2025 hingga Januari 2026,” katanya.
Dia mengatakan meningkatnya curah hujan berpotensi mengakibatkan banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. BMKG juga memprediksi ada fenomena La Nina yang berpotensi meningkatkan curah hujan lebih tinggi dibanding curah hujan normal hingga Februari 2026.
“Selain itu, BMKG juga mendeteksi bahwa bulan November 2025 akan mulai terjadi fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026,” ujarnya.
Dia menilai persiapan diperlukan untuk mencegah bencana membawa dampak yang parah. Dia mengajak seluruh personel hingga masyarakat berkolaborasi.
“Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah, pusat hingga daerah, BNPB, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, Kementerian Lembaga dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” tukasnya.
Dia mengatakan kolaborasi dan mitigasi yang baik dapat mencegah korban jiwa hingga kerusakan fasilitas publik akibat bencana.
“Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional,” pungkasnya. n Aji Hendro
