Margonda | jurnaldepok.id
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, rencana pembangunan fly over Jalan Margonda di Kecamatan Beji sudah melalui tahapan kajian. Proyek ini diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 275 miliar.
“Jadi proyek ini diawali dari perencanaan kita, karena kan kita mengindentifikasi terkait dengan ruas jalan atau titik simpang kemacetan lalu lintas,” katanya, Kamis (20/11/2025).
Dia menambahkan, proyek tersebut ada di dalam program unggulan Wali Kota Depok, Supian Suri terkait penataan kemacetan lalu lintas dan transportasi terintegrasi.
“Kan Margonda itu level of service nya itu di Grade E hampir stuck, kalau di hari weekend atau akhir pekan,” ujarnya.
Salah satu alternatif tindakan yang dilakukan terutama untuk di simpul atau simpang Juanda, yaitu opsinya dengan meningkatkan kapasitas jalan dengan pembangunan flyover Margonda-Juanda.
Dadang menegaskan, kajian teknis flyover Margonda telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama sejumlah pihak terkait lainnya
Sehingga muncul opsi membangun flyover utara-selatan dan satu kaki flyover ke Jalan Juanda.
“Itu untuk mereduksi kemacetan,” ujarnya.
Adapun dari sisi pembiayaan dilakukan kajian awal oleh Dinas PUPR Kota Depok dengan konstruksi flyover.
Sehingga itulah yang dijadikan rujukan awal dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
“Lalu sumbernya dari mana? Karena banyak alternatif pembiayaan pendanaan kreatif yang disampaikan oleh pemerintah pusat, bisa oleh KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan juga bisa melalui pinjaman daerah,” ungkapnya.
Dia mengambil contoh Kota Surabaya, Badung Bali, di Jawa Barat itu Kabupaten Tasik, dan beberapa kabupaten kota saat ini dengan mekanisme pinjaman daerah.
“Tentunya dengan memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh kita, berapa tenor yang diambil. Maka ambil opsi pembiayaannya melalui pinjaman daerah dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan oleh PT SMI,” tukasnya.
Dadang menyebut, untuk bunga relatif rendah karena merupakan lembaga keuangan bukan bank. Bunga pinjaman tersebut sekira 5,8 sampai dengan enam persen. Dadang memastikan, Pemkot Depok sanggup melunasi utang proyek strategis itu.
“Iya, karena kita pun sebetulnya alokasi yang bisa dipergunakan kita itu cukup besar, cuman kita memperhatikan kemampuan fiskal kita, sehingga itulah yang menjadi pertimbangan. Karena bisa dilihat kan untuk simpang Juanda itu kan krodit, lalu mau masuk tol juga harus mutar,” tambahnya.
Di situ titik simpang yang sangat krodit ketika jam sibuk, antrian kendaraan cukup panjang. Atas dasar itulah, dalam rencana kerja pemerintah daerah pihaknya mengambil opsi pembangunan flyover dengan sumber kebijakan dari pinjaman selama 5 tahun.
“Jadi kita sudah perhitungkan, karena ini kan untuk belanja infrastruktur ya,” kata Dadang.
Perbelanjaan infrastruktur diarahkan oleh pemerintah itu 40 persen minimal dari APBD setiap tahunnya.
Lebih lanjut Dadang menilai, proyek yang berlokasi di jantung Kota Depok ini cukup penting, karena bagian dari layanan dasar yang diatur oleh Undang Undang Pemerintah Daerah. Namun kata dia bukan berarti juga meninggalkan yang lainnya.
“Makanya kita agar ini simultan pembangunan ini berjalan, kita menggunakan alternatif pembiayaan pinjaman daerah,” pungkasnya. n Aji Hendro
