Limo | jurnaldepok.id
Sebanyak 4.802 keluarga penerima manfaat (KPM) diwilayah Kecamatan Limo dipastikan telah menerima masing masing 20 kilogram beras bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah yang didistribusikan oleh Bulog alokasi bulan Juni dan Juli 2025.
Demikian diungkapkan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Limo, Syaifullah kepada Jurnal Depok, saat memantau pendistribusian Beras Bansos Bulog di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, kemarin.
“Secara keseluruhan jumlah beras Bansos yang disebar di empat wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan Limo sebanyak 96.040 kilogram atau 9.604 karung yang dibagikan untuk 4.802 keluarga penerima manfaat (KPM),” ujar Ipul sapaan akrab Syaifullah.
“Secara rinci dapat kami laporkan untuk Kelurahan Limo jumlah beras yang didistribusikan sebanyak 3.570 karung dan untuk Kelurahan Grogol sebanyak 2.956 karung sedangkan untuk Kelurahan Meruyung jumlah nya mencapai 1.758 karung dan Kelurahan Krukut 1.320 karung,” papar Syaifullah.
Dikatakannya, sebagaimana telah ditetapkan bahwa setiap KPM mendapatkan jatah satu karung beras 10 kilogram setiap bulan, dan pada pendistribusian kali ini, masing masing KPM mendapatkan 20 kilogram beras jatah bulan Juni dan bulan Juli.
Menanggapi realisasi bantuan sosial beras Bulog yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, salah satu pemerhati sosial ekonomi masyarakat, Anwar Sanusi menyebut bantuan pangan untuk masyarakat masih sangat diperlukan mengingat saat ini saya beli masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya pulih pasca didera wabah Covid 19 tiga silam.
“Saya melihat kondisi ekonomi kita masih belum stabil bahkan bisa dibilang masih rentan, hal ini bisa dilihat dari progres daya beli masyarakat yang masih rendah dan belum sepenuhnya pulih pasca didera wabah Covid selama dua tahun mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021, jadi mau tak mau pemerintah masih harus memberikan subsidi pangan khususnya beras kepada masyarakat kurang mampu sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat,” imbuhnya.
Meski demikian, Anwar meminta kepada pemerintah agar tidak hanya terpaku pada program bantuan pangan tapi harus lebih intens mengupayakan penambahan lapangan kerja guna mengatasi potensi meningkatnya angka pengangguran yang akan berdampak secara langsung terhadap menurunnya daya beli masyarakat sehingga akan berimbas pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.
“Pemerintah harus meningkatkan porsi bantuan yang bersifat pemberdayaan agar secara bertahap dapat mengurangi jumlah masyarakat kurang mampu yang tentunya akan berdampak terhadap jumlah pengurangan porsi bantuan pangan,” tutupnya. n Asti Ediawan
