Beji | jurnaldepok.id
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Depok tetap melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun pelaksanaan kampanye pilkada belum dimulai.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andriansyah meminta Pokja Aparatur Sipil Negara menjaga netralitas ASN selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Pengawasan ASN di jajaran Pemerintah Kota Depok menjelang Pilkada Serentak 2024 tetap kami lakukan, meski kampanye belum dimulai,” katanya.
Dia menambahkan, pengawasan tetap dilakukan Bawaslu seperti melakukan koordinasi dengan Pokja ASN di Pemerintah Kota Depok, juga pengawasan konten di media sosial yang diunggah oleh ASN saat masa kampanye pilkada dimulai.
“Saat ini pengawasan juga tetap dilakukan di media sosial. Itu nanti kita lakukan kalau masa kampanye sudah mulai,” paparnya.
Saat ini, kata dia, Bawaslu Depok sedang melakukan pengawasan tahapan pilkada yaitu pantarlih dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data yang dilakukan oleh petugas.
“Kami sedang melakukan pengawasan pantarlih yang melakukan coklit. Dengan harapan, coklit ini dilakukan sesuai dengan aturan berlaku,” katanya.
Sebelumnya Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengeluarkan surat edaran meminta ASN bersikap netral menjelang Pilkada Depok 2024. Bahkan, Idris meminta ASN untuk membuat pakta integritas.
“Saya kan buat SE ini menyeluruh untuk seluruh ASN, ya kan menyeluruh. Nah untuk bisa lebih aplikatif, terkontrol, kepala organisasi perangkat daerah OPD. Misalnya kepala OPD sudah dibuat SE Walkot,” jelasnya.
Idris memerintahkan Kepala OPD untuk membuat SE untuk bawahannya. Bila perlu, kata Idris, SE netralitas itu dikuatkan dengan meneken pakta integritas.
Idris meminta OPD untuk menyelesaikan pakta integritas. Menurutnya, masing-masing ASN harus tanda tangan dan tidak akan melakukan kegiatan politik praktis. n Aji Hendro
