



Cinere | jurnaldepok.id
Ketua DPRD Kota Depok, H. Tengku Yusufsyah Putra didampingi anggota DPRD dapil BCL Tati Rachmawati dan Rezky M. Noor menyempatkan waktu menghadiri penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Cinere tahun 2024 untuk realisasi pembangunan tahun 2025.
Pada kesempatan itu, orang nomor satu dijajaran DPRD Kota Depok menyampaikan sejumlah pencerahan kepada para peserta Musrenbang yang terdiri dari pengurus lingkungan, jajaran pengurus LPM, tokoh Masyarakat dan tokoh Ulama serta unsur Pemuda dan Kader PKK.
“Sudah menjadi tugas dan kewajiban kami selaku wakil rakyat untuk memastikan program pembangunan yang digulirkan oleh Pemerintah benar benar menyentuh kepada kepentingan umum, dan kami terus mengingatkan kepada stakeholder untuk tidak ragu menyampaikan usulan kepada anggota dewan jika pengajuan usulan pembangunan tidak terakomodir di Musrenbang,” papar Polisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kembali mencalonkan diri pada kontestasi Pileg 2024 untuk daerah pemilihan Beji – Cinere – Limo (BCL).


Sementara Camat Cinere, H. Mursalim yang juga hadir pada pelaksanaan Musrenbang berharap semua usulan prioritas murni berdasarkan urgensi kondisi fasilitas umum yang akan diperbaiki bukan sebaliknya.
“Kami meyakini para stakeholder peserta Musrenbang sebelumnya sudah menyepakati usulan prioritas yang akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan pada tanggal 26 Januari merupakan usulan yang benar benar urgent,” ujar Mursalim kepada Jurnal Depok usai mengikuti rangkaian acara Musrenbang Kelurahan Cinere yang dihelat di aula Kantor Kecamatan Cinere, Kamis (18/1).
Disisi lain, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Ahmad Jayadi mengatakan pada Musrenbang tahun ini cukup banyak usulan pembangunan yang disampaikan oleh para pengurus lingkungan dan tokoh masyarakat, terutama usulan perbaikan fasilitas umum yang masuk dalam alokasi pembangunan fisik.
“Banyak usulan yang digodok pada Musrenbang tahun ini, kami menerima sejumlah usulan prioritas pembangunan fisik diantaranya perbaikan saluran air (Drainase), peningkatan jalan lingkungan, pengadaan titik penerangan jalan lingkungan (PJL), pembangunan Posyandu, pembuatan Septic tank, pengadaan sumur resapan dan lubang biopori, sementara untuk usulan pembangunan non fisik meliputi peningkatan kegiatan program kampung caraka, program Kelurahan layak anak, pembinaan PKK serta sejumlah kegiatan pemberdayaan lainnya,” papar Ahmad Jayadi.
Menyikapi hal ini, Lurah Cinere, Kecamatan Cinere, Mashuri meminta kepada para stakeholder peserta Musrenbang untuk ikut mengawal dan pelaksanaan kegiatan perbaikan sarana prasarana umum yang dibiayai oleh Pemerintah.
“Pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas sarana prasarana umum merupakan kue pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah yang sumber pembiayaannya berasal dari masyarakat sendiri, oleh sebab itu kami mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Kelurahan Cinere untuk terus meningkatkan partisipasi alam pelaksanaan pembangunan dengan cara mentaati pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan (PBB),” pinta Mashuri. n Asti Ediawan

