Sukmajaya | jurnaldepok.id
Calon Wali Kota Depok, Mohmmad Idris turut menanggapi kekhawatiran dan keengganan warga untuk divaksin anti Covid 19.
“Kita tunggu keputusan dan kebijakan dari pemerintah pusat, kalau pemerintah pusat berani memutuskan vaksin Covid 19 itu wajib, berarti mereka harus bertanggungjawab dunia akhirat, kita tunggu aja nanti seperti apa,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (9/11).
Ia menambahkan, bahwa sesungguhnya pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kalau masyarakat ada aturannya, kalau masyarakat yang mau bagimana dan yang tidak mau bagimana, seperti imunisasi-imunisasi lainnya. Itu kembali kepada kebijakan pemerintah yang jangan abu-abu, pemerintah harus tegas sesuai ilmiah, tidak ada motivasi lain bahwa ini bukan motivasi politik, ini bukan masalah bisnis internasional dan lainnya,” paparnya.
Dari itu Idris meminta pemerintah pusat dapat meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut sebagai langkah mengatasi bencana untuk melindungi masyarakat.
“Wajar (jika ada yang menginginkan pimpinannya dulu yang harus divaksin, red), namun masyarakat juga harus sadar dan jangan percaya dengan berita-berita hoax, kena vaksin langsung meninggal, itu harus diklarifikasi dulu, benar atau tidak. Pemerintah juga harus bijak, kita tunggu nanti,” ungkapnya.
Sebelumnya, sebagian warga Kota Depok mengaku masih meragukan dan menolak vaksin Covid-19. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, salah satu alasannya adalah soal kehalalan vaksin itu.
Pejabat Sementara Wali Kota Depok, Dedi Supandi mengatakan itu saat dikonfirmasi awak media yang mengatakan secara garis besar yang menolak itu terdapat empat alasan.
Menurut Dedi, warga tidak percaya atau kurang yakin vaksin dapat menjadi penyembuh Covid-19. Beberapa warga justru khawatir berdampak negatif, seperti tubuh malah menjadi sakit.
“Yang terakhir itu masih ada keraguan soal kehalalan vaksin,”ujarnya, kemarin.
Ketika ditanya berapa jumlah warga yang menolak vaksin, Dedi mengaku lupa.
Namun demikian, Dedi menegaskan, pemerintah telah siap menyalurkan vaksin meski belum diketahui secara pasti kapan bakal terealisasi. Sebabnya, masih diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Infomasinya itu masih diteliti di BPOM, apakah akan November atau Desember atau awal tahun 2021, ini kewenangan pemerintah pusat. Intinya Depok kalau diminta November menerima vaksin, sudah siap,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
