Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris memastikan tidak ada unsur politis dalam kegiatan mutasi, rotasi dan promosi jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Depok.
“Pemerintah ini juga bagian dari politik, politik pemerintahan namanya. Yang dimaksud politik ini apa?. Kalau pemerintah memang politik namanya politik pemerintahan, terlepas dari arahan-arahan menteri, menteri juga kan jabatan politik tak lepas dari itu semuanya, yang jelas ketulusan dan professional,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.
Idris menambahkan, bahwa mutasi, rotasi dan promosi jabatan yang dilakukannya telah sesuai konsultasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Ini kami konsultasikan ke KASN, BKN dan kami sinkronisasi dengan arahan Kemendagri dan PAN-RB terkait limit waktu pada 8 Januari. Dengan adanya yang pensiun ini ada perombakkan, sebenarnya masih ada satu lagi namun tidak akan keburu yakni staf ahli, Ibu Farah sudah pensiun dan posisinya kosong, karena kalau dilelang lagi bisa merombak ratusan posisi,” paparnya.
Hal itu dikatakan Idris seusai acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2020.
“Esselon II enggak ada, sudah keisi semua. Begitu juga dengan kepala seksi di masing-masing kecamatan dan kelurahan semua sudah terisi,” jelasnya.
Sementara untuk calon Kepala Disdukcapil harus menunggu pensiun terlebih dahulu dan meminta izin ke kementerian.
“Jadi semua pejabat eseelon di Disdukcapil atas restu Menteri Dalam Negeri. Aturan dari Permen yang baru dibolehkan melelang jabatan esselon II yang mau penisiun, minimal tiga bulan sebelum masa pensiun. Disdukcapil sudah dilelang dan telah ditentukan sudah ada tiga calon dari KSN, setelah nanti sudah pensiun baru kami lantik, kecuali ada arahan dari menteri,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
