Margonda | jurnaldepok.id
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna telah memberikan signal kuat bahwa dirinya akan mencopot kepala dinas yang tidak maksimal dalam menjalankan kinerja dan menyerap anggaran pada tahun anggaran 2015 kemarin.
Pasalnya, tidak maksimalnya kinerja kepala dinas diduga menjadi salah satu penyebab membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2015 yang mencapai Rp 1 triliun 51 miliar lebih.
“Kalau kami normatif saja, kan kami berangkat dari evaluasi kinerja, langkah semacam itu hal yang biasa. Nggak perlu kami sebut siapa namanya, namun kami sudah memiliki catatan-catatan,” ujar Pradi kepada Jurnal Depok, kemarin.
Ia menambahkan, bahwa antara basic dan kemampuan seorang kepala dinas harus sejalan. Dikatakannya, saat ini eranya telah berubah di mana baik dirinya maupun walikota memiliki gaya tersendiri dalam memimpin Kota Depok.
“Kami dan Pak Wali terbuka, Pak Wali juga memberikan pendelegasian baik yang terkait dengan infrastruktur, itu dibawah saya langsung,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa hampir empat bulan dirinya menjadi wakil walikota telah merasa cukup untuk memahami karakter kepala dinas baik secara kepemimpinan maupun kinerjanya di lapangan.
“Salah satunya yang tidak bisa mengelola anggaran,” terangnya.
Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo berjanji akan mengevaluasi OPD yang daya serapnya rendah dalam memanfaatkan anggaran. Dirinya mencatat ada tiga OPD yang silpanya besar.
“Pertama Tarkim, Disdik dan BMSDA. Di Disdik banyak yang tak terserap karena masalah pembebasan lahan, kalaupun dipaksakan untuk dibebaskan akan menjadi masalah. Alasan itu masih kami pahami,” tandasnya.
Yang tidak bisa dipahami, lanjutnya, ketika silpa nya bersumber dari pembangunan infrastruktur, ketika itu tidak dijalankan maka ada silpa.
“Artinya itu balik kepada kinerja, kami akan evaluasi di pembahasan anggaran. Ketika bisa memberikan alasan yang tepat kami akan pertimbangkan itu. Secara kasat mata artinya kinerjanya tidak bagus,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika alasan terjadi gagal lelang tentu ada waktu untuk mengulang kembali.
“Kami berfikir positif, ketika nanti ada pembahasan dengan TAPD kami akan evaluasi. Sebelumnya hanya Rp 700 miliar silpa Depok,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
