Cipayung | jurnaldepok.id
Ratusan petugas kebersihan yang bekerja sebagai sopir dan kernet truk pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, melakukan aksi ujukrasa di halam Kantor UPT TPA Cipayung, Senin (14/8) pagi. Mereka menuntut pembayaran gaji ke 13.
“Bahasa kami itu gaji ke 13, awalnya bukan kami yang minta namun pemkot yang ngasih dan itu kami hargai sebagai bentuk penghargaan dari pemkot kepada karyawan. Seharusnya cair pada Juli, sekarang sudah cair namun hitungan orang dinas itu uang lemburan, sementara yang kami tuntut itu gaji ke 13 dan jumlah yang kami terima tidak sesuai dengan gaji ke 13,” ujar Muhtar, salah seorang petugas kebersihan, Senin (14/8).
Ia menambahkan, bahwa gaji ke 13 dibayarkan satu bulan gaji, namun yang dibayarkan hanya Rp 600 ribu dan tidak sampai 50 persen dari satu kali gaji. Pihaknya meminta kepada dinas agar apa yang telah diterapkan sebelumnya dapat dijalankan lagi.
“Sebelumnya tidak ada masalah lancar-lancar saja, kami pikir tidak terulang lagi. Gaji ke 13 bagi kami sangat berarti karena untuk biaya sekolah anak belum lagi tariff listrik yang naik, itu mutlak untuk kebutuhan hidup,” paparnya.
Selain sopir dan kernet truk, aksi tersebut juga diikuti oleh crew yang jumlah keseluruhan mencapai kurang lebih 500 pekerja.
“Kami menuntut agar gaji kami dibayar full seperti yang sudah-sudah,” pintanya.
Kepala UPT TPA Cipayung, Iyay Gumelar mengatakan bahwa sesungguhnya hal tersebut bukan ranahnya. Namun dirinya tidak memungkiri jika sampah di beberapa wilayah di Depok tidak terangkut ke TPA dikarenakan para sopir dan kernet melakukan demo.
“Kalau melihat mereka belum keluar maka nanti kemungkinan akan diangkut oleh satgas. Kurang lebih ada 120an truk, hari ini (kemarin,red) sepertinya mereka tidak beraktivitas,” ungkapnya.
Dikatakan Iyay, satu unit truk setiap harinya mengangkut sampah ke TPA Cipayung sebanyak dua rit. Dengan kondisi tersebut, Iyay memprediksi jumlah sampah yang akan diangkut pada hari berikutnya ke TPA Cipayung akan meningkat, dikarenakan di hari kemarin para sopir tidak melakukan aktivitas.
Sementara itu Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Kusumo mengatakan aksi mogok supir truk karena permasalahan gaji.
Ia mengungkapkan jika selama ini gaji dilakukan sistem manual, bulan depan akan mulai sistem transfer untuk pengambilan gaji melalui BJB.
“Ini juga sebagai langkah agar tidak ada dugaan penyelahgunaan. Supir mengatakan uang lembur belum dibayar padahal sudah berbarengan dengan gaji mereka. Selama ini manual, dan tidak ada penjelasan ketika supir menerima gaji seharusnya di lapangan ada agar mereka mengerti,” paparnya.
Ia menerangkan uang lembur diberikan per semester, dua kali dalam setahun, ditengah dan akhir tahun.
“Ada 500an petugas, meliputi supir dan kenek untuk 100 armada. Mereka ini sudah menerima hak mereka,” jelasnya.
Dia menuturkan nantinya akan dilakukan briefing tiap bulan yakni sebelum tugas dan sesudah tugas. Ini adalah upaya pihaknya untuk memberikan informasi jika ada permasalahan bisa disampaikan di briefing.
“Briefing dilakukan agar tidak muncul salah paham seperti ini. Apa yang tidak dimengerti supir, bisa langsung bertanya,” tandasnya.
Menanggapi hal itu Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo meyayangkan hal tersebut terjadi. Hendrik secara tegas meminta agar DLHK menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau gaji ke 13 mereka belum terima tentu kami prihatin, ini tamparan keras buat pemerintah. Dua minggu lalu Depok baru saja mendapat penghargaan tertinggi dibidang kebersihan (Piala Adipura,red) namun seminggu setelah itu pahlawan kebersihan demo menuntut gaji ke 13 yang belum diberikan secara maksimal, ini kan memperihatinkan,” tanggapnya.
Dirinya berprinsip bahwa kinerja dari seluruh stakeholder termasuk para petugas kebersihan akan maksimal jika kesejahteraan mereka juga dapat diperhatikan.
“Mereka akan maksimal bekerja tanpa memikirkan lagi bagaimana kondisi keluarga, karena jaminan kesehatan mereka sudah dipastikan. Sebenarnya anggaran yang kami gelontorkan DLHK sebesar Rp 136 miliar itu sudah termasuk untuk gaji mereka (petugas kebersihan,red), teknisnya bagaimana, kan dinas yang tahu,” terangnya.
Atas aksi itu, dapat dipastikan 700 ton sampah tidak terangkut dari 11 kecamatan di Kota Depok kemarin. n Rahmat Tarmuji|Nur Komalasari
