DPRD Sorot Izin di Margonda
Kota Kembang | Jurnal Depok
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok dalam hal ini Komisi A, menyoroti beberapa bangunan di kawasan Margonda yang diduga belum secara keseluruhan memiliki izin. Hal itu diungkapkan langsung oleh Anggota Komisi A DPRD Depok, Fitri Hariono.
“Kami telah meminta dinas terkait dan walikota untuk segera melakukan perbaikan perizinan di Depok. Karena kami melihat masih banyak perizinan...
Pemborong SDN Pitara 2 Buron
Pancoran Mas | Jurnal Depok
Bangunan SDN Pitara 2 mangkrak. Hal ini dikarenakan sejak Desember tahun lalu pengerjaan tiga ruang kelas di sekolah tersebut. Sebelumnya sudah sembilan bulan ruang kelas dirobohkan dan hanya tersisa tiang pondasi. Akibatnya siswa di sekolah itu terlantar. Mereka hanya bergiliran belajar di empat ruang kelas yang tersisa.
"Tadinya tiga kelas, sekarang empat kelas karena ruang komputer...
Ribuan Pencaker Serbu Job Fair
Pancoran Mas | Jurnal Depok
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok mendatangi Kampung Pitara RT 002/016 Kelurahan Pancoranmas, pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Tim Jaguar Polresta Depok. Kampung tersebut dicurigai menjadi sarang narkoba yang berkedok lokasi rehabilitasi narkoba.
“Syarat pendirian rehabilitasi tentu harus tempat khusus. Izinnya berbadan hukum. Harus lengkap persyaratannya panjang, tidak bisa di tengah pemukiman seperti ini apalagi harus...
Ribuan Pencaker Serbu Job Fair
Margonda | Jurnal Depok
Ribuan para pencari kerja (pencaker) berdesak-desakan memadati salah satu aula D'Mall, Selasa (20/9). Kedatangan mereka dikarenakan adanya job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok. Berdasarkan pantauan, antrean panjang pencari lowongan kerja tersebut pun sempat mengular.
Salah satu pencari kerja, Vika (18) mengatakan dirinya baru pertama kali melamar di job fair. "Saya baru lulus...
Pemkot Minta Bantuan ke Pusat
Margonda | Jurnal Depok
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengaku telah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat untuk perluasan Jalan Raya Sawangan. Hal itu terpaksa dilakukan mengingat biaya pembebasan lahan di wilayah tersebut terbilang besar.
“Kami sudah dorong, karena hal itu telah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat untuk pendanaannya, karena kami tak mampu, angkanya di atas Rp 1,8 triliun. Sementara APBD Depok enggak...