Jakarta | jurnaldepok.id
Anggota Komisi VI DPR RI, Mahfudz Abdurrahman mendesak pemerintah agar benar-benar menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, jelang datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Kita masih dalam masa pemulihan di sektor ekonomi, tentu kemampuan keuangan masyarakat masih belum memadai. Jadi kita harus bantu masyarakat, dengan menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang kalau bisa murah,” ujar Mahfudz kepada jurnaldepok.id, Jumat (01/04).
Ia menambahkan, bahwa masih ditemukan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat dari mulai Kedelai, Telur, Gula, dan yang masih baru saja terjadi kelangkaan minyak goreng.
“Masyarakat sampai antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng satu atau dua liter. Ini tentu ironi, terjadi di negara penghasil CPO. Pemerintah pun kewalahan dalam menangani persoalan tersebut, kebijakan tidak berjalan baik di lapangan dan sampai saat ini pun masih belum jelas apa penyebab utama kelangkaan minyak goreng itu,” paparnya.
Mahfudz yang menjabat Bendahara Umum DPP PKS itu mengatakan, berbulan-bulan pemerintah dihadapkan dengan keluhan pedagang dan masyarakat bahwa minyak goreng sulit ditemui di pasaran.
“Ini tentu menjatuhkan wibawa negara dalam hal ini pemerintah di mata publik. Saya agak kurang bisa menerima alasan dan argumen pemerintah, karena langkah mitigasi dengan beragam regulasi pun tidak jalan,” jelasnya.
Dikatakannya, kini saatnya pemerintah membuktikan bahwa mampu menjaga ketersediaan bahan pokok menjelang puasa Ramadhan dikarenakan masyarakat tentu akan mengkonsumsi lebih banyak lagi kebutuhan pangan.
“Jangan lagi ada kelangkaan khususnya yang harus jadi perhatian adalah ketersediaan daging sapi dan ayam yang saat ini sudah mulai naik harganya, bahkan harga daging sapi sudah mencapai Rp 150 ribu per kilogram. Pemerintah harus serius mengendalikan pasokan dan harga, jangan lengah. Siapkan operasi pasar jika diperlukan, khususnya di wilayah yang mengalami kelangkaan. Kita tidak boleh main-main,” tegasnya.
Dikatakannya, peran regulasi dan pengawasan harus berjalan seiring sejalan dan tidak boleh sendiri-sendiri, apalagi terkesan saling menyalahkan. Ia juga meminta data dan informasi ketersediaan pasokan harus selalu up to date atau terkini.
“Segera direspons jika ada informasi ketersendatan pasokan, agar tidak menjadi langka. Jangan ada permainan harga dan pasokan, semua pihak harus mengawasi jalur distribusi bahan pokok. Kami di Komisi VI terus memantau kinerja pemerintah di lapangan, apakah sesuai dengan yang disampaikan kami di Rapat Komisi VI,” ungkapnya.
Khusus untuk Kementerian Perdagangan, sambungnya, sebagai pemangku kepentingan utama terhadap kebutuhan pokok masyarakat ia menekankan tidak boleh lengah dan harus terus menjaga koordinasi dari hulu ke hilir.
“Kelangkaan bahan pokok harus dihentikan, apalagi sudah mahal dan langka, tidak boleh!. Mari kita berupaya memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, dengan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kita bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkannya,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
