Margonda | jurnaldepok.id
Para orang tua siswa miskin di Kota Depok saat ini sedang menunggu janji dari pihak Istana yang akan segera mencarikan jalan keluar agar siswa tetap bisa bersekolah dan diterima sebagai siswa pada sekolah yang dituju.
Para orang tua dari keluarga miskin percaya bahwa Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko pasti tidak akan membiarkan ada siswa tak bisa bersekolah dan akan mencari jalan keluar atas penolakan pihak sekolah terhadap anak-anak mereka.
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan kepada para awak media, Sabtu (13/07/24).
“Para orang tua siswa miskin tetap percaya Pak Jokowi dan Pak Moeldoko pasti akan memberikan kesempatan anak-anak mereka bisa kembali melanjutkan sekolah, karena kata mereka Pak Jokowi dan Pak Moeldoko adalah orang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya,” jelas Roy Pangharapan mengutip pernyataan sejumlah orang tua siswa miskin.
Roy mengatakan, penolakan siswa miskin di sekolah-sekolah kerap terjadi pada setiap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), namun dirinya menyayangkan meskipun hal itu selalu terjadi pada setiap tahun tapi tidak pernah ada keseriusan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kepala daerah untuk mengentaskan masalah tersebut.
“Penolakan terhadap siswa miskin sering sekali terjadi dan sekaranglah saatnya Presiden dan Kepala Staf Kepresiden mengambil tindakan tegas memastikan semua siswa miskin bisa melanjutkan sekolah, sebagaimana yang telah dijanjikan saat kami melaporkan hal ini ke pihak Istana Negara pada, Kamis (11/07/24),” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa para orang tua siswa dari keluarga miskin dan tak mampu dijanjikan jalan keluar oleh pihak istana diwakili oleh Staf Ahli Utama KSP, Johanes Joko.
“Iya saat audensi, pada hari Kamis (11/07/24) para orang tua dijanjikan akan segera dicarikan jalan keluarnya agar anak-anaknya tetap bisa melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Dia menambahkan audiensi dan janji dari pihak istana tersebut kini menjadi harapan bagi orang tua dan siswa dari keluarga miskin dan tak mampu.
“Pada saat audensi kami menyampaikan salah satu tuntutan yakni dibukanya jalur optimalisasi yang memaksimalkan rombongan belajar atau rombel menjadi 38 atau 40 siswa per kelas, karena faktanya tahun sebelumnya juga bisa,” imbuhnya.
Dikatakannya optimalisasi jumlah kuota kelas yang diambil dari siswa miskin tentu akan lebih baik dan bisa di permaklumkan ketimbang oleh publik ketimbang membiarkan praktik jual beli bangku sekolah untuk memaksimalkan rombongan belajar pada suatu sekolah.
“Tentu saja dengan menyisir secara ketat hanya menerima siswa dari keluarga miskin dan tak mampu tanpa dipungut biaya, kebijakan ini dapat meminimalisir praktik jual beli bangku sekolah, peran dan tugas dari KSP untuk menyortir nya, ini tidak sulit,” terang Roy.
Dari hasil audensi ke Istana, Roy mengatakan pihak istana negara sudah meminta data lengkap siswa dan keluarga miskin dan tak mampu dari DKR Jumat (12/07/24) dan sudah diserahkan ke pihak istana melalui staf KSP ibu Sofie.
“Data lengkap atau profil dari orang tua siswa miskin sudah diserahkan kepada staf Istana dan akan ditindaklanjuti agar mereka bisa melanjutkan sekolah,” jelas Roy.
Seperti diketahui sebelum melakukan audensi ke Istana Negara, DKR Kota Depok juga mengkritisi kebijakan SMAN 4 yang tidak meloloskan salah satu siswa miskin pada jalur zonasi padahal rumah sang siswa hanya berjarak 120 meter dari sekolah.
“Ya, untuk kasus ditolaknya siswa miskin pada jalur zonasi di SMAN 4 kami telah melakukan aksi solidaritas di SMAN 4 Depok, bahkan pada saat itu jajaran DKR dan orang tua siswa sempat melakukan ukur jarak manual salah satu rumah siswa miskin dan didapatkan 120 meter jarak rumah siswa dengan tembok belakang SMAN 4 Depok namun faktanya kemiskinan dan jarak rumah yang dekat itu belum mampu meyakinkan pihak sekolah untuk menerima siswa bersekolah, oleh karenanya aksi solidaritas dilanjutkan ke istana negara pada Kamis (11/7) lalu,” tutup Roy. n Asti Ediawan
