Margonda | jurnaldepok.id
Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Hermanus Koto mengungkapkan dalam waktu dekat akan dilakukan tahapan fit and proper test kepada calon ketua Panwaslu tingkat kota. Proper test sendiri rencananya dilakukan pada 31 Agustus hingga 9 September 2017. Setelah itu barulah tahapan pleno dan penetapan pengurus Panwaslu tingkat kota di Jawa Barat.
“Setelah itu kami lakukan bintek, kita latih kemudian mereka langsung kerja. Diharapkan pertengahan Agustus nanti, nama-nama calon Panwaslu sudah ada,” ujarnya di Hotel Bumi Wiyata, Selasa (25/7).
Dirinya memaparkan terkait anggaran pilkada serentak yang akan dilakukan di 16 kota yang ada di Jawa Barat pada 27 Juni 2018, nantinya pemerintah kabupaten kota dengan provinsi saling share satu sama lain.
“Pemilihan kepala daerah di Depok yang lalu kan pemerintah Depok sendiri yang membiayai. Nah kalau sekarang di 16 kabupaten kota, karena bersamaan dengan pemilihan gubernur maka pemerintah daerah dapat sharing anggaran. Besar nya sekitar 20,30 hingga 40 persen. Biayanya ditanggung provinsi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pengawasan tentang aturan kampanye para calon nanti yang akan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi.
“Diharapkan pasangan calon nanti mendaftarkan akun nya ke KPU. Setelah didaftarkan, maka akan kami awasi. Kalau dia bikin 10 akun, ya 10 akun wajib daftar ke KPU,” katanya.
Dia pun berharap adanya peran serta masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pilkada mendatang.
“Kami juga harap masyarakat nantinya dapat ikut aktif laporkan misalnya menemui pelanggaran. Karena yang paling dekat dengan apa yang terjadi di lapangan kan juga masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu Komisioner KPUD Kota Depok Nana Sobarna menambahkan kini pihaknya masih melakukan pra tahapan saja. “Kami nunggu gong dari pihak provinsi, jika sudah mukul kami jalan. Cuma yang pasti Oktober nanti mulai perekrutan petugas PPS. Yang penting sekarang kan masyarakat tahu dulu ada pilkada lagi tanggal 27 Juni 2018,” ujarnya.
Mengingat pilkada yang akan dilaksanakan usai lebaran nanti, hal itu menjadi PR terbesar bagi pihaknya.
“Kami harus jor-jor an, kerahkan kemampuan. Lakukan sosialisasi terus menerus. Tidak bisa dipungkiri, pilkada habis lebaran nanti bisa saja berdampak kepada angka partisipan pemilih. Apalagi Depok ini kan kota urban, yang warganya banyak mudik ketika lebaran,” ucapnya.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam Pilgub Jawa Barat tahun 2015 angka partisipannya sekitar 58 hingga 59 persen. “Kami target angka partisipan 60 persen bisa tercapai,” tutupnya.nNur Komalasari
