Jakarta | jurnaldepok.id
Situasi saat ini benar-benar memberatkan para pelaku UMKM, terutama yang membuka toko atau kios. Sepinya para pembeli membuat para pedagang menghadapi kerugian yang tidak sedikit.
“Pemerintah kami anggap sangat terlambat dalam menerbitkan larangan Aplikasi Tik Tok untuk berjualan, pedagang sudah pada megap-megap kehabisan nafas. Baru pemerintah menunjukkan ketegasannya,” ujar Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi VI DPR RI, Jumat (29/09/23).
Mahfudz menambahkan, pihaknya tidak bisa menghalangi hadirnya teknologi yang memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat semua.
“Kita bisa lakukan banyak hal dari telepon pintar. Apa saja dan bisa dimana saja dan kita benar-benar menikmati semua kemudahan tersebut, tapi sedihnya kemudahan dan kenyamanan yang kita dapat ternyata juga memberikan dampak yang buruk bagi sebagian saudara kita,” paparnya.
Persoalan yang sudah terjadi sejak lama, kata dia, bukan hanya karena munculnya Socio Commerce seperti Tik Tok, tapi juga karena banjirnya produk impor dari China.
“Yang kami dengar dari para pedagang, selain dari adanya Tik Tok shop, juga disebabkan oleh membanjirnya barang impor dari China yang harganya sering bahkan lebih murah dari produk dalam negeri,” jelasnya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini menjelaskan, efek perdagangan bebas antar Negara memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena masyarakat Indonesia bisa dianggap hanya menjadi pasar baru bagi Negara China.
“Sedihnya yang paling terkena ya saudara kita, para pelaku UMKM yang jumlah sangat besar dan ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami di Senayan, sebagai perwakilan dari masyarakat mendesak pemerintah khususnya yang terkait langsung dengan sektor perdagangan. Agar bisa menelaah kembali kebijakan bebas impor ini,” ungkapnya.
Meskipun Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan, lanjutnya, tapi kalau kesepakatan tersebut memberikan kerugian yang sangat besar maka ia minta negara jangan diam saja.
“Karena perjanjian-perjanjian perdagangan yang ada didasarkan untuk kemajuan dan keuntungan bersama (mutual benefit). Ini malah terkesan sangat jauh dari prinsip kesetaraan dan keadilan,” terang Bendahara Umum DPP PKS itu.
Mahfudz menegaskan bahwa penghentian Tik Tok Shop tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pulihnya usaha UMKM. Tapi membendung masuknya barang impor harus jadi kebijakan selanjutnya dari pemerintah.
“Kami menunggu bukti kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM, yaitu dengan membuat regulasi batasan harga minimal barang impor yang bisa masuk. Jangan barang-barang impor yang sangat murah bisa gampang masuk ke dalam negeri. Pemerintah harus tegas,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji
