Tekan Angka Pengangguran, Hasbullah Minta Diterbitkan Peraturan Wali Kota

136
HM. Hasbullah Rahmad | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Margonda | jurnaldepok.id
Anggota DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mendorong Wali Kota Depok, Supian Suri untuk menerbitkan peraturan wali kota (Perwal) guna menekan angka pengangguran.

Menurutnya, jika Perwal dikeluarkan maka kesempatan warga Depok untuk mendapat pekerjaan akan lebih mudah. Sebab, perusahaan nantinya diwajibkan untuk menyiapkan kuota 50 persen bagi pekerja asal Depok.

“Kalau itu (Perwal) dikeluarin, kita nyari kerja nggak ditanya pengalaman, nggak ditanya uang sogokan. Hari ini orang kerja jadi buruh pabrik di Karawang nyogoknya 10 juta, hari ini, itu fakta,” katanya saat menghadiri reses bersama warga dan diskusi barenga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Depok di kawasan Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya, Minggu (1/2/206).

Dia menambahkan, jika negara tidak mengintervensi maka warga akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini tidak ada karyawan pabrik. Dia menuturkan, kalaupun ada pabrik di Jalan Bogor yang masuk Kota Depok dengan karyawan 4.000 orang dapat dipastikan mereka adalah karyawan outsourcing.

“Nah, saya bilang ke Pak Wali, keluarkan peraturan wali kota, wajibkan. Sehingga nanti dinas terkait bisa memverifikasi,” ujarnya.

Jika ini tidak diberlakukan, Hasbullah khawatir, tenaga yang terserap justru banyak dari luar.

“Nah, gantinya siapa? Ya orang Depok, begitu caranya, simpel kan. Yang orang mana-mana itu tidak diperpanjang, gantinya orang Depok, kan sama orang juga, apa bedanya, sama. Tinggal lihat butuhnya apa, kan, gitu. Butuh driver, ya kita cari dong orang yang punya SIM. Butuh garmen yang tukang jahit, kita cari dong yang bisa jahit, gampang itu mah,” jelasnya.

Hasbullah menegaskan, bahwa usulan tersebut telah ia sampaikan secara langsung pada Wali Kota Depok.

“Saya bilang, Pak Wali, keluarkan itu (Perwal) agar anak-anak kita yang nganggur ini bisa mendapatkan peluang pekerjaan dengan mudah. Kalau nggak, enggak ada artinya kertas kuning yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, nggak ada artinya,” tukasnya.

Kalaupun calon pekerja memiliki kertas kuning, surat mencari tenaga kerja kemudian datang ke pabrik, tetap ditanya pengalaman. Hasbullah dengan gamblang mengatakan bahwa pabrik akan menanyakan soal pengalaman kerja calon pelamar dan bahkan ditanya soal sogokan.

“Sogokan nggak ada, juga nggak akan bekerja,” ucapnya.

Hasbullah yakin, adanya Perwal bisa lebih efektif dalam menekan pengangguran, khususnya di Kota Depok.

“Mau buktinya? Pabrik Cina yang terbesar di Subang, BYD, nggak ada cerita Pak Gubernur. Tapi apa konsekuensi nya, kita membangunkan 12 meter jalan ke pabriknya, free. Silakan pakai oleh pabrik, kita bangunkan jalan selebar itu. Tapi kita minta karyawannya, kamu jangan ambil dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, clear,” bebernya.

Hasbullah mengungkapkan, dari 50 persen, wajib adalah warga Depok untuk bekerja di usaha-usaha yang ada di Kota Depok. Selebihnya, untuk tenaga ahli dan lainnya bisa saja dari luar sesuai kebutuhan perusahaan.

“Tapi tenaga yang menengah ke bawah, driver, ob, security, tukang jahit, itu mah nggak usah ngambil dari mana-mana, ya bocah Depok aja,” katanya.

Dengan adanya Perwal, maka tidak ada alasan bagi perusahaan menolak warga Depok.

“Oh, kalau ada peraturan wali kota mah wajib, karena dia kan per 2 tahun sekali ngurus izin perpanjangan HO, izin gangguan. Ketika ada perusahaan mengajukan izin gangguan per dua tahun sekali, tanya ke bagian kepegawaian, misal dari 4 ribu berapa orang warga Depoknya? Harus setengahnya,” tegasnya.

Dia mengatakan, dengan banyaknya serapan tenaga kerja, maka situasi kota akan lebih kondusif.

“Kalau pengangguran berkurang, keamanan akan kondusif. Kalau nggak, ya siap-siap aja jangan taruh burung di teras, hilang,” ucap Hasbullah.

Terakit hal itu, Wali Kota Depok, Supian Suri telah menyiapkan beberapa strategi. Diantaranya, membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus untuk membekali warga dengan keahlian praktis sesuai kebutuhan industri.

Kemudian, memperkuat program pelatihan keterampilan kerja dan vokasi agar tenaga kerja lokal lebih kompetitif.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga gencar mengadakan bursa kerja (job fair) secara rutin untuk mempertemukan pencari kerja langsung dengan perusahaan. n Aji Hendro

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here