Margonda | jurnaldepok.com
Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC-PKB) Depok melaksanakan kegiatan halaqah kebangsaan yang mengusung tema besar “Membumikan Politik Kyai di Kota Depok”.
Ketua DPC PKB Kota Depok, M Faizin dalam sambutannya berharap ke depannya dapat berkolaborasi menata masyarakat dan umat.
“Saya berharap program-program pemerintah, insentif guru ngaji, insentif bimroh, mudah-mudahan pulang dari sini ke depan nama yang hadir disini dicatat dan masuk dalam program bimroh,” ujarnya.
Wali Kota Depok, H. Supian Suri menyampaikan terima kasih kepada PKB yang telah memberikan dukungan pada Pilkada 2024 lalu.
“Saya mohon doa, mohon restu, mohon bimbingan serta masukan serta arahan agar saya dan Pak Chandra benar-benar bisa maksimal untuk menjalankan amanah ini,” katanya.
Di hadapan kader PKB, Supian menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Kota Depok.
“Karena PR kita cukup berat banyak hal yang diharapkan masyarakat Kota Depok, dari mulai permasalahan kemacetan lalu lintas, masalah sampah, belum lagi perhatian yang masih sangat minim terhadap lembaga-lembaga keagamaan Pondok Pesantren,” ujarnya.
Ia menambahkan, Perda Pondok Pesantren sudah terbit, tapi Perwal dan turunannya serta perhatian yang diberikan untuk Pondok Pesantren juga belum bisa maksimal dilakukan.
Sementara itu Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH. Ma’ruf Amin meminta agar keberadaan para Kyai di Indonesia bisa memberikan warna dalam pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, Ma’ruf mengimbau agar para Kyai ikut berpolitik. Dia menekankan pentingnya peranan Kyai dalam berpolitik.
“Kyai kok diberi warna, diwarnai orang. Kyai harus memberi warna dengan warna Allah, warna iman, warna syaria, melalui dakwah, pendidikan, ekonomi, apalagi pemberi warna politik. Tapi politik juga iya, karena segala keputusan penting di negeri ini, warnanya seperti Allah, pendidikannya, ekonominya,” jelasnya.
Bidang lainnya, lanjutnya, sosialnya, kebudayannya dan semua diputuskan oleh keputusan politik di DPR. Keputusan politik, bahwa siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wali kota, wakil wali kota keputusan politik.
Dia menuturkan, tugas kyai yang dia ketahui adalah memberi warna Allah, bukan sebaliknya. Dikatakannya, saat kyai tidak ikut dalam mengambil keputusan politik, maka warna keputusannya tidak ada warna kyai.
Karena itu, lanjut Ma’ruf Amin, kyai sejak dulu mengambil peran politik, baik para muaziz atau pendiri NU. Dia menampik perkataan orang yang menyebut NU tidak terkait dengan kegiatan politik.
“Tidak ada sirah kiai-nya, kalau tidak ada sirah kiai-nya, maka warnanya bukan warnanya kiai. Kalau bukan warna kiai berarti warna apa, sirah bahlulilah, bahlul. Karena itu kiai harus mengambil peran politik, maka bisa memberi warna politik dalam setiap keputusan di negeri ini. Hadratus Hasyim Asya’ri, Hadratus Wahab Hasbullah, Hadratus Shihab Rizik tidak pernah meninggalkan politik praktis dari awal republik,” pungkasnya. n Aji Hendro
